- Oleh Wahyu Sudoyo
- Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:57 WIB
:
Badung, InfoPublik - Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) secara global, termasuk di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan besar. Dalam upaya mempercepat pencapaian target SDGs, kemitraan multipihak menjadi semakin penting.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, pada Senin (2/9/2024) di sela-sela acara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships/HLF MSP) 2024 yang berlangsung pada 1-3 September 2024 di Bali.
“SDGs merupakan platform kolaborasi lintas sektor, subsektor, negara, dan kota untuk memastikan setiap prosesnya bersifat inklusif dan kolaboratif. Dengan hanya enam tahun tersisa menjelang 2030, kita memerlukan contoh konkret dan sinergi yang berkelanjutan. Di HLF MSP 2024 ini, kita akan mendengarkan solusi dan praktik terbaik dari berbagai negara yang bisa kita adopsi dan terapkan,” ujar Deputi Vivi.
Berdasarkan laporan Sustainable Development Report 2023, posisi Indonesia di peringkat ke-75 dunia menunjukkan peningkatan signifikan dari posisi ke-102 empat tahun sebelumnya.
Deputi Vivi menjelaskan lebih lanjut bahwa dari 226 indikator SDGs yang tersedia datanya, sekitar 77 persen indikator telah mencapai atau menunjukkan kemajuan. Namun, masih ada 23 persen indikator yang memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerja sama, termasuk lintas negara, perlu ditingkatkan.
HLF MSP 2024 menjadi platform penting bagi Indonesia dan negara-negara lain untuk berbagi praktik baik dan menghasilkan solusi konkret demi mencapai target TPB/SDGs.
“HLF adalah sarana berbagi pengalaman. Indonesia, misalnya, memiliki kerangka ekonomi biru dan rencana aksi ekonomi sirkular yang dapat menjadi pembelajaran berharga untuk kolaborasi. Pembangunan dalam konteks TPB/SDGs memerlukan transformasi, dan Indonesia sudah menyiapkan semuanya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ini semua layak untuk didiskusikan, termasuk mendengarkan kemajuan pesat di negara-negara Afrika,” tutup Deputi Vivi.
