Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan seluruh aparatur Kementerian Haji dan Umrah harus terus melakukan pembenahan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah. Berbagai apresiasi yang diterima atas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dinilai menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan alasan untuk berpuas diri.

Hal itu disampaikan Wamenhaj saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M dan Retret Kementerian Haji dan Umrah di Lapangan Makodau I, Jakarta.

Dahnil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten/Kota, pengelola asrama haji, serta seluruh jajaran yang berperan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Terima kasih kepada seluruh Kepala Kanwil, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota, dan Kepala Asrama Haji. Saudara sekalian adalah ujung tombak kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Banyak apresiasi yang telah kita terima. Namun sebagaimana disampaikan Bapak Menteri, cukup sudah pujian dan apresiasi. Kini saatnya kita terus mengoreksi diri dan berbenah tanpa henti. Yang harus selalu menjadi fokus kita adalah bekerja sepenuhnya untuk jemaah haji Indonesia," ujar Dahnil dalm keterangan resminya yang diterima InfoPublik pada Senin  (6/7/2026).

Menurut Dahnil, seluruh insan Kementerian Haji mengemban tiga amanah besar yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, yakni amanah dari Allah SWT, amanah dari jemaah haji sekaligus rakyat Indonesia, serta amanah dari Presiden Republik Indonesia.

Ia menegaskan setiap kebijakan dan pelayanan harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan jemaah serta kemaslahatan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhaj kembali menegaskan pentingnya mewujudkan Tri Sukses Haji sebagai arah transformasi penyelenggaraan haji nasional, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban serta keadaban.

Sukses ritual diwujudkan melalui pelayanan yang memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Sementara sukses ekosistem ekonomi haji diarahkan agar besarnya nilai ekonomi penyelenggaraan haji memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ekosistem ekonomi nasional. Adapun sukses peradaban dan keadaban bertujuan melahirkan jemaah yang berintegritas dan mampu membawa nilai-nilai kebaikan bagi bangsa.

Dahnil juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama transformasi Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi praktik manipulasi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.  "Kalau ada kementerian yang seharusnya benar-benar bersih dari praktik manipulasi dan praktik rente, maka kementerian itu adalah Kemenhaj. Mimpi terbesar mayoritas umat Islam Indonesia adalah bisa menunaikan ibadah haji. Jika amanah itu dikhianati, maka yang dikhianati bukan hanya rakyat, tetapi juga amanah Allah dan diri kita sendiri," tegasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran menghentikan praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi. Menurutnya, lebih dari 5,7 juta masyarakat Indonesia yang masih mengantre keberangkatan haji merupakan amanah negara yang harus dilayani secara adil, profesional, dan bermartabat.

Wamenhaj juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tampil sebagai wajah Islam yang damai, disiplin, maju, dan berkeadaban di mata dunia. Melalui penyelenggaraan ibadah haji, aparatur Kementerian Haji diharapkan menjadi duta bangsa yang memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional. "Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa wajah Islam yang damai, disiplin, dan memajukan hadir dari Indonesia. Karena itu, seluruh aparatur Kementerian Haji harus menjadi diplomat bangsa melalui pelayanan haji yang berkualitas," pungkasnya.

Penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan tata kelola haji yang profesional tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi yang bersih dan melayani serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.