Lumajang, InfoPublik – Pemerintah memastikan kesiapan sistem layanan haji terintegrasi dalam pemberangkatan 1.256 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Lumajang pada musim haji 2026.

Kesiapan tersebut mencakup seluruh tahapan layanan, mulai administrasi, kesehatan, penjadwalan kelompok terbang (kloter), hingga koordinasi keberangkatan yang dilakukan secara terpadu melalui sistem end-to-end.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Umar Hasan, mengatakan seluruh tahapan pelayanan telah dipersiapkan secara menyeluruh agar proses pemberangkatan berjalan tertib dan terkontrol.

“Seluruh proses sudah kami pastikan berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung, sehingga setiap tahapan dapat dikontrol dan dimonitor dengan baik,” ujar Umar Hasan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan sebagian besar dokumen administrasi jemaah, termasuk visa, telah diselesaikan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan peningkatan efisiensi layanan sekaligus kemampuan sistem dalam mengantisipasi potensi kendala sejak tahap awal.

Dalam pelaksanaannya, pemberangkatan jemaah dibagi ke dalam empat kelompok terbang, yakni kloter 98, 99, 100, dan 101.

Pengaturan kloter tersebut dilakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian untuk memastikan alur pergerakan jemaah berlangsung tertib, tepat waktu, dan terorganisasi.

Selain itu, sistem layanan juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan maskapai penerbangan dan otoritas terkait.

Pendekatan tersebut diterapkan agar seluruh komponen pelayanan dapat berjalan dalam satu mekanisme kerja yang terintegrasi.

Di sisi lain, kesiapan kesehatan jemaah turut menjadi perhatian dalam sistem layanan terpadu. Seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebagai langkah mitigasi risiko selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.

Menurut Umar Hasan, penerapan sistem layanan terintegrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

“Ketika semua terintegrasi, potensi kendala bisa ditekan dan pelayanan kepada jemaah menjadi lebih optimal,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan sistem layanan haji tersebut mencerminkan transformasi pelayanan publik yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepastian layanan.

Melalui pendekatan end-to-end system, pemerintah memastikan setiap jemaah memperoleh layanan yang aman, tertib, dan terjamin sejak tahap persiapan hingga keberangkatan menuju Tanah Suci.

(MC Kab. Lumajang/Ard/An-m)