Makkah, InfoPublik— Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 26 Mei 2026 menjadi momentum spiritual sekaligus tonggak transformasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang lebih fokus, inklusif, dan berkeadaban.

Pernyataan itu disampaikan Menhaj di hadapan jemaah haji Indonesia, jajaran Amirulhaj, Tim Pengawas DPR RI, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, serta perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi saat pelaksanaan wukuf di Arafah.

“Hari ini kita berada di Arafah. Di tempat yang mulia ini, jutaan manusia datang dengan pakaian yang sama, doa yang sama, dan harapan yang sama. Semua menundukkan diri di hadapan Allah SWT,” ujar Irfan Yusuf dalam siaran persnya yang diterima InfoPublik.

Menurut Menhaj, penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam kerangka kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Karena itu, seluruh sistem pelayanan diarahkan agar negara hadir lebih dekat, lebih sigap, dan lebih terukur dalam memenuhi kebutuhan jemaah.

“Pelayanan haji tahun ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir lebih fokus, lebih terarah, dan lebih dekat kepada jemaah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh fase keberangkatan jemaah dari Indonesia telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 527 kelompok terbang dengan total 202.551 jemaah dan 2.098 petugas telah tiba di Makkah. Selain itu, sebanyak 16.596 jemaah haji khusus juga telah berada di Arab Saudi.

Saat ini, kata Menhaj, seluruh energi pelayanan dipusatkan pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), mulai dari kesiapan tenda, penempatan jemaah, transportasi, konsumsi, kesehatan, hingga perlindungan jemaah di lapangan.

Dalam arah kebijakan penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah menerapkan konsep Tri Sukses Haji. Pertama, sukses ritual melalui pelaksanaan ibadah yang sah, tertib, dan khusyuk. Kedua, sukses ekosistem ekonomi haji melalui tata kelola yang memberikan manfaat ekonomi bagi bangsa. Ketiga, sukses keadaban dan peradaban dengan membangun karakter jemaah yang lebih disiplin, santun, sabar, dan membawa nilai-nilai kebaikan setelah kembali ke Tanah Air.

Menhaj juga menekankan bahwa keselamatan jiwa jemaah dan keabsahan ibadah menjadi satu kesatuan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan skema murur bagi jemaah lanjut usia, risiko tinggi, penyandang disabilitas, komorbid, serta pendampingnya agar proses perpindahan dari Arafah menuju Mina berlangsung lebih aman dan tertib.

“Setiap jemaah harus merasa dilindungi. Setiap keterbatasan harus mendapat dukungan. Setiap petugas harus hadir dengan empati, sigap, dan memahami kebutuhan khusus jemaah,” ujarnya.

Selain penguatan perlindungan, Kemenhaj juga memperkuat layanan konsumsi selama fase Armuzna dengan menyiapkan 15 porsi makanan siap santap bercita rasa Nusantara. Distribusi konsumsi dilakukan lebih awal sejak 6 Dzulhijjah agar jemaah dapat lebih fokus menjalankan ibadah.

Transformasi layanan haji juga diperkuat melalui digitalisasi pengawasan dan pelaporan berbasis Command Center, SIKABAH, dan Kawal Haji. Sistem tersebut memungkinkan pemantauan kondisi lapangan secara real time sehingga respons petugas menjadi lebih cepat, terukur, dan berbasis data.

Dalam pengelolaan dam, Kemenhaj mencatat sebanyak 145.341 jemaah telah melakukan pembayaran dam. Sebanyak 102.364 jemaah membayar melalui program Adahi di Arab Saudi dan 38.992 jemaah melalui mekanisme di Indonesia. Sebagian besar distribusi daging dam jemaah Indonesia juga diarahkan untuk membantu masyarakat Palestina melalui koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan Adahi.

Menutup sambutannya, Menhaj mengajak seluruh jemaah memanfaatkan momentum wukuf sebagai ruang muhasabah dan memperbanyak doa bagi keluarga, bangsa, dan keselamatan Indonesia.

“Arafah adalah ruang muhasabah. Doakan keluarga, para pemimpin bangsa, keselamatan Indonesia, dan semoga seluruh jemaah kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur,” pungkasnya.

Penyelenggaraan haji tahun ini sejalan dengan semangat Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat pelayanan publik yang inklusif, perlindungan warga negara, transformasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan karakter dan keadaban bangsa.