Jakarta, InfoPublik — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan berbagai persiapan menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pemerintah memastikan seluruh skenario pelayanan, pengaturan jemaah, hingga mitigasi lapangan diperkuat guna menjaga kelancaran dan keselamatan jemaah haji Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah telah mengerahkan tim untuk memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi selama fase Armuzna berlangsung.

“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil  dalam keterangan persnya di Makkah, pada Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penertiban dan penataan tenda jemaah agar penempatan lebih tertib dan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok terbang (kloter).

Tim petugas, kata Dahnil, telah melakukan pengecekan secara rinci mulai dari pembagian berdasarkan kloter, asal daerah, hingga pendataan berbasis nama (by name) untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan tempat yang sesuai.

“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelasnya.

Pemerintah juga menegaskan seluruh pergerakan dan pengaturan jemaah selama puncak ibadah haji harus berada dalam koordinasi resmi Kementerian Haji dan Umrah. Karena itu, seluruh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta mengikuti aturan dan arahan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegas Dahnil.

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar aturan dan berpotensi mengganggu pelayanan jemaah.

“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” ujarnya.

Menurut Dahnil, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik bagi umat Islam Indonesia. Pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama dalam penguatan layanan haji yang berorientasi pada kebutuhan jemaah.

“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya.

Penguatan layanan Armuzna tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan tata kelola haji yang lebih profesional, tertib, dan responsif melalui peningkatan koordinasi, digitalisasi layanan, serta pengawasan lapangan secara menyeluruh.