Jakarta, InfoPublik — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki agenda resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui jalur laut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan wacana ini dikembangkan jika infrastruktur dan regulasi memungkinkan.

“Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji laut karena perhitungan waktu, dan perhitungan biaya belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya. Nggak tahu nanti kalau Badan Penyelenggara Haji punya pembicaraan khusus itu,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya, Jumat (11/7/2025).

Pernyataan ini menanggapi wacana penggunaan kapal pesiar untuk ibadah umrah yang sebelumnya mencuat dalam peluncuran The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Gedung Bappenas, 8 Juli 2025. Dalam forum itu, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, menyampaikan ide perjalanan umrah lewat jalur laut menggunakan kapal pesiar mewah.

Menag mengakui bahwa ide tersebut memiliki prospek, terutama untuk memperluas akses dan memperkenalkan inovasi layanan ibadah. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia telah berbicara dengan sejumlah pejabat Arab Saudi terkait kemungkinan tersebut, termasuk pengembangan akses pelabuhan Jeddah untuk jemaah dari Asia Tenggara.

“Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia kemungkinan untuk itu, dan itu terbuka peluang, agar bukan hanya negara-negara kawasan dekat Jeddah seperti Mesir yang bisa mengakses, tapi juga dari Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Sapta Nirwandar mengungkapkan bahwa perusahaan pelayaran asal Malaysia, IslamiCruise, telah menjadwalkan keberangkatan umrah dengan kapal Costa Serena pada 5 Januari 2026. Rutenya meliputi Port Klang – Banda Aceh – Maldives – Oman – dan berakhir di Jeddah, Arab Saudi. Biayanya diperkirakan mencapai Rp60 juta per orang.

“Dulu kakek saya butuh empat bulan dari Lampung ke Makkah naik kapal. Sekarang hanya 12 malam, cruise flight – berangkat naik kapal, pulangnya bisa naik pesawat,” kata Sapta.

Meski secara teknis dan logistik tampak menjanjikan, Menag menekankan bahwa jalur laut untuk haji dan umrah belum menjadi bagian dari kebijakan resmi pemerintah. Ia mengingatkan perlunya kajian menyeluruh serta kesiapan regulasi, baik dari dalam negeri maupun dari Arab Saudi.

“Skema seperti ini belum menjadi pembahasan khusus di pemerintah. Masih butuh pembicaraan lebih lanjut antar pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Jika terealisasi, wacana umrah laut ini akan menjadi inovasi baru dalam dunia layanan ibadah, memperkaya pilihan jemaah sekaligus membuka peluang ekonomi halal berbasis wisata spiritual lintas negara.