Jakarta, InfoPublik - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk terus memperkuat layanan kesehatan jemaah haji Indonesia.

Upaya ini mencakup optimalisasi pelayanan sejak pra-keberangkatan di daerah, layanan di embarkasi dan debarkasi, hingga pemantauan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi dan pasca kembali ke tanah air.

Menkes Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I menyampaikan kerja sama erat antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sangat penting untuk menurunkan angka kematian jemaah haji.

Ini untuk memastikan terselenggaranya layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Menkes Budi menyatakan bahwa Menkes Arab Saudi prihatin atas tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia pada 2022 dan 2023.

“Mereka meminta agar kita benar-benar serius menangani hal ini. Kalau tidak, bisa saja regulasi di Arab Saudi menjadi lebih ketat, termasuk soal asuransi dan biaya pelayanan kesehatan," kata Menkes Budi seperti yang dikutip InfoPublik Kamis (1/5/2025).

Sebagai tindak lanjut, Kemenkes telah menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan jemaah yang lebih dini sejak 2024. Pemeriksaan dilakukan sebelum penetapan keberangkatan, sehingga risiko pembatalan mendadak dapat dihindari dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu dapat segera ditangani.

“Dengan model baru ini, kita bisa deteksi lebih awal. Kalau ada yang tidak layak secara kesehatan, bisa ditangani lebih dulu, dan hasilnya sudah mulai terlihat membaik di tahun 2024,” jelasnya.

Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk pemantauan kesehatan secara real-time, termasuk akses bagi otoritas Arab Saudi.

Pihak Arab Saudi juga meminta agar jemaah dengan kondisi sakit berat tidak diberangkatkan, serta mendorong adanya edukasi tentang kematian di Tanah Suci agar tidak disalahartikan secara budaya dan keagamaan.

Menkes Budi juga meninjau langsung fasilitas kesehatan di sekitar Masjidil Haram. Ia mengapresiasi kesiapan Arab Saudi dalam menyediakan rumah sakit berfasilitas lengkap, bahkan di dalam kompleks masjid.

“Saya sudah masuk langsung ke rumah sakit di dalam Masjidil Haram. Fasilitasnya sangat lengkap. Saya minta agar ada petugas medis yang bisa berbahasa Indonesia,” ungkapnya.

Distribusi tenaga kesehatan turut diperkuat. Sebanyak 1.044 tenaga kesehatan haji, 330 petugas haji daerah, 192 personel Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan, dan 200 tenaga pendukung kesehatan akan mendampingi jemaah sepanjang perjalanan.

Jenis tenaga yang dikerahkan meliputi dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium, elektromedis, surveilans, sanitarian, ahli gizi, hingga pengemudi logistik.

Kemenkes juga memastikan seluruh jemaah menerima vaksinasi yang memadai. Hingga saat ini, 211.751 dosis vaksin meningitis dan 203.410 dosis vaksin polio telah dialokasikan untuk 203.320 jemaah.

“Obat dan perbekalan kesehatan kini lebih banyak kita beli langsung di Arab Saudi agar tidak kadaluarsa dan menghindari temuan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK),” kata Menkes Budi.

Dalam aspek kemitraan, Kemenkes menggandeng Abeer Medical Group yang direkomendasikan pemerintah Arab Saudi sebagai mitra layanan rujukan kesehatan bagi jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Menkes Budi menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif ini telah menunjukkan hasil positif.

"Dari data yang ada, tren kasus penyakit dan kematian jemaah mulai menurun di tahun 2024. Ini hasil dari upaya kita bersama. Koordinasi yang lebih erat dengan Arab Saudi adalah kunci,” ujarnya.

Dengan sistem yang semakin terstruktur dan terintegrasi, Kementerian Kesehatan optimistis bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan haji tahun 2025 akan berjalan lebih baik, memberi rasa aman dan perlindungan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia.