Jakarta, InfoPublik – Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan fokus utama pada efisiensi penggunaan dana selama operasional haji.

Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang membahas persiapan haji 2025 dan langkah strategis pelaksanaan haji ke depan. FGD itu digelar oleh Tim Pengawas (Timwas) DPR RI di Jakarta pada Rabu (8/1/2024).

Dalam FGD tersebut, Menag mengapresiasi kekompakan DPR dan pemerintah yang telah menghasilkan kesepakatan biaya haji yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, biaya ini adalah hasil sinergi antara DPR dan pemerintah. Kita telah menyisir berbagai hal yang bisa dikurangi agar biaya ini tetap efisien. Ini adalah capaian yang kita sepakati bersama, bukan sekadar memaksakan,” ujar Menag.

Hasil rapat antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama menetapkan rata-rata BPIH 2025 untuk setiap jemaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79, turun dibandingkan rata-rata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH. Sisa 38% atau sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat.

Menag menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan biaya haji selama operasional berlangsung. Ia berjanji untuk terus menyisir alokasi biaya dan memastikan pengelolaan yang hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Sambil berjalan, kita akan terus menyisir penggunaan biaya agar tetap efisien. Tahun ini, efisiensi adalah hal yang sangat penting,” jelasnya.

Selain itu, Menag menyebutkan bahwa alokasi biaya juga telah mempertimbangkan kemungkinan menghadapi kondisi tak terduga di luar perencanaan, terutama karena pelaksanaan ibadah haji berlangsung di negara lain.

Menag juga menekankan pentingnya bernegosiasi dengan Syarikah, pihak ketiga yang bertanggung jawab melayani jemaah haji. "Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melobi para Syarikah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah," tutupnya.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua Timwas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, anggota Panja Haji DPR, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Ketua BP Haji Dahnil Azhar, serta Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu).