Timwas Haji DPR Terapkan Pengawasan Matrikulasi
Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Koorkersa), Muhaimin Iskandar mengungkapkan akan menerapkan sistem pengawasan matrikulasi.
Hal tersebut dikatakannya saat memimpin rapat Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR RI di Ruang Rapat Pansus, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
"Hari ini kita persiapan sistem dan cara kerja pemberangkatan ibadah haji seperti tahun-tahun lalu. Tapi tahun ini agak spesial, kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan pengawasan konstruksi, akomodasi penginapan sampai tentu saja pelayanan kesehatan," papar Gus Muhaimin.
Dengan sistem pengawasan matrikulasi, Tim Pengawas Haji akan melibatkan Anggota DPR dari lintas Komisi. Pengawasan tersebut meliputi layanan transportasi haji, penginapan para jamaah haji, konsumsi bagi para jamaah haji, dan jaminan kesehatan nya.
Timwas Haji memiliki tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Baik itu Komisi VIII yang secara jelas bertanggung jawab atas haji, Komisi VI di bidang akomodasi transportasi, Komisi IX di bidang kesehatan, dan komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan.
Gus Muhaimin menjelaskan, untuk pemberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji seperti BUMN, transportasi kemudian tentu saja Komisi VIII yang merupakan partner dari kementrian agama. "Jadi lintas komisi semua, hampir semua komisi," ujarnya.
Dalam kesempatan ini ia pun mengklarifikasi terkait dengan pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI yang berangkat haji ke Tanah Suci. Bahkan dia mengungkapkan Timwas Haji DPR bukan berjumlah 80, tapi yang benar adalah 40 pengawas.
"Itu salah pemuatan media, itu sudah saya cek teman-teman. Jadi justru kita tidak bisa lewat garuda semua karena garuda penuh jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai," ungkap Gus Muhaimin.
Dia mengajarkan para pengawas memang ada yang menggunakan maskapai Garuda tapi hanya sedikit, sisanya dengan maskapai penerbangan yang tersedia.
"Ada yang Garuda, tapi hanya sedikit yang Garuda, dan berbagai maskapai lainnya yang memungkinkan. Ya jadi pesanan lewat Garuda tidak bisa karena memang penuh. Kenyataannya kita ga lewat Garuda, hanya sebagian saja," jelas Gus Muhaimin.
Foto Humas DPR RI
