Banda Aceh, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik berbasis fakta lapangan dalam menyampaikan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Informasi yang disampaikan tidak cukup hanya mendokumentasikan kegiatan pemerintah, tetapi harus menunjukkan hasil pemulihan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses pemulihan berlangsung, apa yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, serta rencana pemerintah untuk mengatasinya.
Hal tersebut disampaikan Fifi Aleyda Yahya saat membuka Pelatihan Standar Peliputan Komunikasi dan Kebencanaan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi publik selama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pemulihan berlangsung, apa hasil yang sudah dicapai, kemudian apa saja tantangan yang juga dihadapi. Itu juga perlu kita sampaikan dan tentu apa rencana ke depan mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Fifi.
Menurut Dirjen KPM Kemkomdigi, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan pekerjaan besar yang melibatkan berbagai pihak. Upaya pemulihan mencakup perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas umum, pemulihan layanan dasar, hingga pendampingan masyarakat agar kehidupan dan aktivitas ekonomi kembali berjalan.
Dalam proses tersebut, pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai unsur lainnya bekerja bersama masyarakat di lapangan. Namun, kerja pemulihan perlu diikuti penyampaian informasi yang dapat dipahami masyarakat mengenai perkembangan dan hasilnya.
Karena itu, Fifi Aleyda Yahya mengajak peserta pelatihan menjadikan dokumentasi dan produksi konten sebagai bagian dari pelayanan informasi publik, bukan sekadar tugas tambahan atau publikasi aktivitas instansi.
Ia mencontohkan, informasi pemulihan dapat disampaikan melalui foto jalan yang kembali dapat dilalui, video proses perbaikan jembatan, maupun cerita warga yang mulai menjalankan aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi setelah akses wilayah pulih. “Bukan mungkin terlalu seremonial, tetapi justru apa yang terjadi di lapangan, kegiatan sehari-hari meliputi tentang masyarakat yang sudah bisa kembali beraktivitas normal dan kegiatan perekonomian yang jauh lebih baik karena jembatan dan jalan yang sudah diperbaiki,” katanya.
Akurasi Menjadi Prinsip Utama
Untuk itu, Fifi Aleyda Yahya menegaskan, kualitas komunikasi publik tidak ditentukan oleh kecanggihan peralatan atau kerumitan produksi konten. Hal terpenting adalah informasi yang disampaikan akurat, mudah dipahami, dan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Ia juga mendorong peserta mempelajari teknik pengambilan gambar yang mampu menyampaikan pesan secara kuat, sehingga masyarakat dapat memahami perkembangan pemulihan tanpa harus membaca narasi yang panjang.
Dalam pelatihan tersebut, Kemkomdigi menghadirkan praktisi dan narasumber, antara lain Happy Indah Nurita Guritman dari TVRI dan Singgih Aji Abiyoga dari Direktorat Informasi Publik. Materi pelatihan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menghasilkan dokumentasi dan konten komunikasi publik yang efektif.
Fifi turut memperkenalkan jajaran Kemkomdigi yang hadir, termasuk Direktur Kemitraan Komunikasi dan Lembaga Kehumasan Nuni Purwanti, tenaga ahli Dirjen KPM Abdul Latif Siregar, serta Inspektur III Kemkomdigi Rendi Arwinto. Dukungan juga melibatkan unsur Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Banda Aceh.
Perkuat Jejaring Komunikasi Kebencanaan Aceh
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Provinsi Aceh, Edi Yandra, menjelaskan pelatihan tersebut sebagai langkah memperkuat koordinasi komunikasi kebencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.
Menurut Edi, masyarakat terdampak bencana membutuhkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, mulai dari kondisi wilayah, dampak kerusakan, perkembangan penanganan darurat, ketersediaan bantuan, layanan pemerintah, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, informasi yang belum terverifikasi, foto atau video yang tidak sesuai kondisi terkini, serta kabar menyesatkan dapat menimbulkan keresahan dan menghambat penanganan bencana.
Karena itu, ia menekankan pentingnya verifikasi informasi, keseragaman standar pelaporan, kualitas dokumentasi lapangan, etika peliputan, dan keberlanjutan jejaring komunikasi antardaerah.
Pelatihan tersebut melibatkan 50 peserta dari unsur Diskominfo kabupaten dan kota serta satuan kerja terpilih di lingkungan Pemerintah Aceh. Peserta diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dan membagikan pengetahuan kepada rekan kerja di instansi masing-masing.
Edi juga berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang memungkinkan informasi dan dokumentasi dari wilayah terdampak dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah provinsi maupun Kemkomdigi.
“Kita ingin membangun sistem komunikasi kebencanaan yang tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung, saling mendukung, dan saling memiliki standar kerja yang sama,” ujar Edi Yandra.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan jejaring komunikasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan informasi pemulihan yang lebih transparan, terverifikasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, publik tidak hanya mengetahui kegiatan pemerintah, tetapi juga dapat melihat perkembangan nyata pemulihan kehidupan di wilayah terdampak bencana.