Menhut Raja Juli Antoni seusai rapat koordinasi di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha Jambi. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah daerah di Provinsi Jambi didorong mengoptimalkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp125 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari operasi pemadaman hingga peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris dan jajaran terkait di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha Jambi, Selasa (27/10/2026). Ia menyebut kondisi karhutla di Jambi menunjukkan perkembangan positif dibandingkan tiga minggu sebelumnya.
“Alhamdulillah, keadaan Jambi jauh lebih baik ketimbang tiga minggu lalu ketika saya datang ke sini,” ujar Raja Juli Antoni seusai rapat koordinasi.
Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, tidak terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) pada saat pemantauan. Namun, pengecekan langsung di lapangan masih menemukan indikasi kebakaran di dua lokasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Menhut menjelaskan, bantuan dari Presiden Prabowo Subianto disalurkan dalam dua tahap, yakni Rp85 miliar pada tahap pertama dan Rp40 miliar pada tahap kedua. Bantuan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta delapan pemerintah kabupaten untuk mendukung percepatan penanganan dan kesiapsiagaan karhutla.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar,” ungkapnya.
Raja Juli meminta pemerintah daerah memastikan pemanfaatan bantuan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Koordinasi dengan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan juga diperlukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
Selain untuk mendukung operasi pemadaman, bantuan dapat diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan, termasuk penyediaan peralatan dan sarana pendukung pencegahan karhutla.
Menurut Menhut, prakiraan hujan hingga 2 November 2026 menjadi peluang untuk mengoptimalkan operasi pembasahan dan pendinginan lahan. Setelah periode tersebut, patroli gabungan akan diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru, terutama di wilayah rawan kebakaran dan kawasan bergambut.
Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang membantu mengatasi kendala operasional petugas di lapangan, termasuk keterbatasan peralatan dan biaya penanganan kebakaran. Dukungan tersebut juga memperkuat kerja sama pemerintah daerah dengan TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, dan masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan adanya bantuan presiden pada kami, saya ingatkan tidak ada lagi keragu-raguan rekan-rekan bekerja,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan tugas akan terus bekerja untuk memastikan kebakaran benar-benar terkendali.
“Tinggal kita bekerja memastikan bahwa api di Jambi tidak ada lagi, berkat dukungan semua pihak api di Jambi sudah mulai landai hari ini,” lanjutnya.
Menhut menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan konsistensi operasi lapangan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, serta unsur terkait lainnya akan terus memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, pembasahan, dan patroli hingga kondisi dinyatakan aman.
Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan indikasi kebakaran kepada aparat setempat, BPBD, atau posko pengendalian karhutla terdekat.
