_compressed.jpeg)
Mengakomodasi kebutuhan mendesak tempat tinggal korban bencana gempa Manggarai, BNPB menetapkan mekanisme pengaduan data serta standar keselamatan bangunan bagi warga yang mendirikan Hunian Sementara secara mandiri. (MC Manggarai)
Ruteng, InfoPublik – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan ruang bagi masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai untuk membangun Hunian Sementara (Huntara) secara mandiri atau swadaya.
Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara, dengan tetap mewajibkan warga memperhatikan spesifikasi teknis keselamatan dan mekanisme pendataan secara berjenjang.
Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, di Pos Komando Tanggap Bencana Kabupaten Manggarai, Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/9/2026).
Arief Hidayat menegaskan, opsi swadaya ini dibuka agar warga dapat segera menempati hunian yang layak sembari menunggu proses verifikasi dan rekonstruksi rumah permanen. "Bagi masyarakat terdampak yang merasa belum terdata sebagai penerima bantuan hunian, pemerintah menyediakan alur pengaduan resmi," jelasnya.
Dengan demikian, menurut Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, warga dapat melapor melalui pemerintah desa setempat maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Setiap laporan pengaduan akan ditindaklanjuti melalui verifikasi faktual di lapangan oleh tim teknis guna memastikan kelayakan dan tingkat kerusakan rumah yang dialami.
Mengenai kriteria Huntara swadaya, Arief memaparkan, bangunan mandiri tetap harus memenuhi kualifikasi keselamatan dan kenyamanan minimal. "Luas bangunan disyaratkan minimal 6 x 4 meter dengan konstruksi atap menggunakan seng, serta dinding dari material yang tersedia seperti papan, tripleks, kayu, atau bambu" tukasnya.
Selain itu, bagian lantai wajib menggunakan alas yang layak dan tidak berhubungan langsung dengan tanah guna menjaga kesehatan penghuni.
Terkait skema pencatatan dan penilaian biaya, mekanisme pengajuan dilakukan secara berjenjang dan tidak ditujukan langsung ke BNPB.
Proses diawali dari laporan warga ke pemerintah desa, yang kemudian diteruskan ke pihak kecamatan hingga dicatat oleh BPBD Manggarai.
Setelah data terhimpun, tim teknis gabungan akan menerjunkan personel ke lapangan untuk menilai kelaikan teknis bangunan serta menghitung porsi kebutuhan anggaran yang telah dikeluarkan oleh masyarakat.
Melalui sistem pendataan terpadu ini, seluruh warga yang mendirikan Huntara secara swadaya dipastikan tetap terintegrasi dalam skema penanganan bencana pemerintah daerah.
Pemerintah berkomitmen memastikan proses verifikasi dan penggantian pembiayaan berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (MC Kab Manggarai / Paulus Jeramun)
