Pemprov Sumsel Perkuat Penanganan Karhutla, ISPU Jadi Pertimbangan Kebijakan PJJ
Istimewa
Palembang, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) memperkuat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dengan menjadikan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumsel, Herman Deru, saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2026 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kota Palembang, Provinsi Sumsel, pada Selasa (15/9/2026).
Herman mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama personel pemadaman darat dan masyarakat.
“Alhamdulillah, kerja keras seluruh satgas pemadaman sudah optimal dan hasilnya sudah terlihat. Kontribusi water bombing hanya sekitar 10 persen, artinya kontribusi masyarakat dan satgas darat sangat berperan dalam penanganan Karhutla ini,” ujar Herman.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat juga dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla di Sumatra Selatan.
“Hari ini kita mendapat perhatian khusus dengan kedatangan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Ini menunjukkan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian bersama,” katanya.
Herman juga menyoroti dampak asap terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan.
Ia meminta pemerintah daerah mencermati indikator kualitas udara, khususnya ISPU, sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan, termasuk pelaksanaan PJJ apabila kondisi udara dinilai tidak memungkinkan kegiatan belajar tatap muka.
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya konsolidasi dan integrasi data dalam penanggulangan karhutla.
Menurutnya, data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan serta mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat.
“Pengelolaan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah dalam mengorganisasikan penanganan secara lebih baik, termasuk dalam menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara tepat,” ujarnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, juga menyoroti kinerja Satgas Karhutla Sumatra Selatan.
“Keberhasilan memadamkan sekitar 404,22 hektare lahan merupakan capaian luar biasa. Meski demikian, kontribusi satgas darat tetap perlu terus dioptimalkan,” kata Suharyanto.
Penanganan karhutla di Sumatra Selatan diarahkan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pemadaman darat dan udara, pemantauan kualitas udara, serta pengelolaan data yang lebih terintegrasi.
