Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNFI) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak menghentikan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Ketika kualitas udara memburuk dan pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung dengan menyesuaikan moda pembelajaran dan kondisi setiap daerah.
Hingga 1 September 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 12.874 satuan pendidikan dengan sekitar 1,43 juta peserta didik di 27 wilayah pada enam provinsi tercatat melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan moda pengganti.
Dari jumlah tersebut, 9.683 satuan pendidikan dengan 1.143.421 peserta didik telah terverifikasi melalui pelaporan berjenjang. Sementara 3.191 satuan pendidikan dengan 285.712 peserta didik masih dalam proses verifikasi melalui unit pelaksana teknis Kemendikdasmen.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menegaskan, pembelajaran dari rumah dalam situasi karhutla bukan berarti peserta didik diliburkan. “Keselamatan dan kesehatan anak adalah prioritas. Namun, belajar dari rumah bukan berarti libur. Ketika kondisi udara mengharuskan tatap muka dihentikan, sekolah tetap wajib memastikan hak belajar setiap murid terpenuhi melalui moda pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi daerah,” ujar Gogot dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (4/9/2026).
Untuk memastikan penyesuaian pembelajaran tidak dilakukan secara seragam, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan pada 28 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan, baik negeri maupun swasta.
Penyesuaian Layanan Pendidikan
Penyesuaian layanan pendidikan mempertimbangkan kualitas udara, tingkat risiko kesehatan, karakteristik wilayah, serta kebutuhan satuan pendidikan dan peserta didik. Indikator utamanya mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Pada kategori Baik (1–50), pembelajaran berlangsung normal. Ketika ISPU berada pada kategori Sedang (51–100), pembelajaran tatap muka tetap dapat dilaksanakan dengan membatasi aktivitas di luar ruangan.
Jika ISPU masuk kategori Tidak Sehat (101–200), pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas dengan perlindungan tambahan. Kelompok rentan, seperti peserta didik PAUD, SD kelas I–III, SLB, serta peserta didik dengan penyakit penyerta, dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sementara itu, ketika ISPU mencapai kategori Sangat Tidak Sehat (201–300) atau Berbahaya (di atas 300), pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. “Dengan mekanisme ini, keputusan tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi lapangan. Ketika kualitas udara memburuk, anak kita lindungi. Ketika kondisi kembali aman, mereka dapat segera kembali belajar di sekolah,” kata Gogot.
Pola tersebut memungkinkan sekolah menyesuaikan layanan secara dinamis. Di Kota Pekanbaru, misalnya, pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan pada 31 Agustus setelah kualitas udara membaik dan ISPU turun ke kategori Sedang. Sementara Kota Palembang melakukan penyesuaian jam masuk sekolah tanpa menghentikan pembelajaran tatap muka.
Kemendikdasmen juga memastikan keterbatasan akses internet tidak menjadi alasan terputusnya pembelajaran. Dalam situasi darurat, PJJ tidak selalu dilakukan secara daring. Peserta didik yang memiliki akses listrik, internet, dan perangkat dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki listrik dan/atau jaringan internet, sekolah dapat menggunakan pembelajaran luring melalui modul cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah, guru kunjung dengan tetap memperhatikan keselamatan, hingga pemanfaatan radio dan televisi lokal.
Prioritas PJJ Pada Literasi, Numerasi, dan Karakter
Beban belajar selama masa darurat juga disederhanakan dengan memprioritaskan literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Di Kalimantan Barat, misalnya, sebanyak 8.888 satuan pendidikan dengan 1.001.440 peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah. Moda pembelajaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Di Kabupaten Landak, pembelajaran luring disiapkan bagi murid yang tidak memiliki akses internet. Sementara di Kalimantan Tengah, sebanyak 795 satuan pendidikan dengan 141.981 peserta didik telah terverifikasi melaksanakan PJJ.
Selain menjaga keberlanjutan pembelajaran, Kemendikdasmen memperkuat perlindungan warga sekolah melalui penyediaan ruang kelas aman asap dan sedikitnya satu sekolah rujukan aman asap pada setiap kecamatan terdampak.
Perhatian khusus diberikan kepada 1.365 sekolah tanpa listrik yang tidak dapat melaksanakan PJJ secara daring. Pos Pendidikan Darurat Karhutla di tingkat pusat bersama unit pelaksana teknis di provinsi terdampak terus memantau kualitas udara, moda pembelajaran, jumlah satuan pendidikan dan peserta didik terdampak, serta kondisi kesehatan warga sekolah.
Gogot juga mengajak orang tua dan wali murid berperan aktif menjaga keselamatan anak selama kualitas udara memburuk. Pemantauan kualitas udara perlu dilakukan melalui sumber resmi, aktivitas di luar rumah dibatasi ketika udara tidak sehat, penggunaan masker disesuaikan dengan kebutuhan, dan keluhan pernapasan segera dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. “Kita tidak ingin anak-anak harus memilih antara kesehatan dan pendidikan. Keduanya harus kita lindungi. Negara bersama pemerintah daerah, sekolah, guru, dan orang tua akan memastikan anak-anak tetap aman sekaligus tetap memperoleh haknya untuk belajar,” pungkas Gogot.
