Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki September 2026. Imbauan tersebut disampaikan meski penanganan karhutla sepanjang Agustus menunjukkan tren membaik di sejumlah wilayah.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah dan seluruh pihak lengah. Menurutnya, September menjadi fase krusial karena fenomena cuaca ekstrem El Nino diperkirakan mencapai puncaknya sehingga penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan perlu terus dilakukan. “Hasil evaluasi sepanjang Agustus menunjukkan tren penanganan yang membaik di sejumlah wilayah. Namun, ini bukan alasan untuk berpuas diri. Bulan September adalah fase krusial bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan penuh dan memperkuat koordinasi pemadaman,” ujar Raja Antoni di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Raja Antoni menegaskan penanganan karhutla merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kualitas udara. Untuk itu, Kemenhut menjalankan sejumlah strategi pengendalian secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.
Strategi tersebut mencakup lima pilar utama, yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), waterbombing, penguatan Satgas Darat, penegakan hukum, serta edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.
OMC dilakukan secara intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengoptimalkan potensi awan hujan dan meningkatkan kelembapan tanah di enam provinsi prioritas.
Sementara itu, operasi waterbombing dilakukan dengan mengerahkan 53 armada udara untuk patroli dan pemadaman titik api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Di lapangan, penguatan Satgas Darat dilakukan melalui kolaborasi personel Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kekuatan personel darat diarahkan untuk mengisolasi serta memadamkan sumber api hingga tuntas.
Kemenhut juga terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla. Saat ini terdapat 89 tersangka yang ditangani pihak kepolisian, sementara Ditjen Penegakan Hukum Kemenhut menangani sejumlah perkara pidana serta melakukan evaluasi terhadap perizinan usaha.
Selain penanganan dan penegakan hukum, pemerintah memperkuat edukasi serta partisipasi masyarakat untuk mencegah kebakaran. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka atau membersihkan lahan serta menghindari tindakan lalai, seperti membuang puntung rokok di kawasan yang kering dan rawan terbakar.
Untuk mendukung keterbukaan informasi, Kemenhut menggunakan sistem pemantauan digital SiPongi yang berbasis satelit. Sistem tersebut beroperasi selama 24 jam dan dapat diakses media maupun masyarakat untuk memantau data hotspot serta pergerakan angin secara real-time.
Raja Antoni mengapresiasi kerja sama lintas sektor dalam pengendalian karhutla, termasuk dukungan TNI, Polri, pemerintah daerah, media massa, serta masyarakat. Masukan dari masyarakat dan warganet juga dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik.
“Upaya pencegahan karhutla adalah kerja bersama. Dengan kolaborasi teknis, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran masyarakat yang makin tinggi, kita optimistis dapat melewati periode rawan ini dengan baik,” tutup Raja Antoni.
