Perda Tanggung Jawab Sosial Direvisi, Pemprov Riau Bidik Manfaat Nyata bagi Warga

Pekanbaru, InfoPublik - Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha di Provinsi Riau didorong tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal, peningkatan kapasitas warga, serta perlindungan lingkungan.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan tanggapan Pemprov Riau terkait perubahan regulasi tersebut dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (27/8/2026).

“Dunia usaha tidak hanya berperan menggerakkan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di sekitar wilayah usahanya,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan di tingkat nasional.

Hariyanto menyebut penyesuaian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020.

“Melalui perubahan ini, kita mengharapkan kepastian hukum dan tata kelola yang lebih baik, sehingga program tanggung jawab sosial dunia usaha dapat lebih terarah pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta perlindungan lingkungan,” katanya.

Pemprov Riau menilai tanggung jawab sosial badan usaha perlu ditempatkan sebagai bagian dari kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, program perusahaan diharapkan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung perlindungan daya dukung lingkungan.

“Pada akhirnya, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup ini harus bermuara pada manfaat yang nyata,” tegas Hariyanto.

Ia menambahkan pembangunan ekonomi di Riau perlu tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, termasuk kelestarian hutan, gambut, kualitas udara, dan sumber air bagi generasi mendatang.

Hariyanto berharap pembahasan perubahan regulasi tersebut bersama DPRD Riau dapat berjalan konstruktif hingga menghasilkan peraturan daerah yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.