Perda Lingkungan Riau akan Diubah, DPRD Soroti Karhutla dan Lahan Gambut

Pekanbaru, InfoPublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup. Kompleksitas persoalan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), degradasi, pencemaran hingga pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu pertimbangan pengajuan regulasi tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda regulasi daerah lainnya, antara lain perubahan Ranperda mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), penanaman modal, serta pajak dan retribusi daerah.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau, Abdullah, mengatakan Ranperda perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2014 diajukan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) karena terdapat kebutuhan hukum dan urgensi pengaturan yang memerlukan respons lebih cepat.

“Justru sebaliknya, langkah ini ditempuh karena terdapat perkembangan hukum, kebutuhan daerah serta urgensi pengaturan yang memerlukan respons regulasi secara lebih cepat dan tepat,” kata Abdullah.

Menurutnya, pengajuan Ranperda di luar Propemperda dimungkinkan apabila terdapat keadaan tertentu dan kebutuhan objektif yang menunjukkan urgensi pembentukan regulasi bagi daerah.

“Oleh karena itu, yang menjadi pertimbangan utama bukan semata-mata apakah suatu Ranperda telah tercantum dalam Propemperda, tetapi apakah terdapat alasan objektif dan kebutuhan yang nyata yang mengharuskan pembentukannya dilakukan pada saat ini,” ujarnya.

Abdullah mengatakan, persoalan lingkungan memiliki posisi strategis bagi Riau karena karakter wilayahnya mencakup kawasan hutan dan lahan gambut serta aktivitas perkebunan, pertambangan, industri, dan pertumbuhan permukiman.

Pada saat bersamaan, kompleksitas permasalahan lingkungan terus meningkat dan dapat menimbulkan dampak lintas wilayah.

“Namun, pada saat yang sama kompleksitas persoalan lingkungan hidup juga semakin meningkat. Kita menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, degradasi lingkungan, pencemaran, pengelolaan sumber daya alam serta berbagai persoalan lain yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah, tetapi dapat meluas lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara,” terang Abdullah.

Kondisi tersebut, termasuk kebakaran pada kawasan hutan dan lahan gambut, dinilai membutuhkan penanganan terpadu karena dampaknya dapat menyentuh aspek lingkungan hingga kesehatan masyarakat.

Selain persoalan di lapangan, perubahan kebijakan nasional juga menjadi alasan perlunya penyesuaian regulasi daerah. Abdullah menyebut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Perubahan tersebut tentu harus diikuti dengan penyesuaian regulasi daerah. Perda Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 yang telah menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah perlu ditinjau kembali agar tetap harmonis dan sinkron dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” katanya.

Menurut Abdullah, perubahan Perda tidak hanya diarahkan pada penyesuaian administratif, tetapi juga untuk memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengawasan dan penaatan hukum lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Sebab itulah perubahan Perda ini bukan sekadar perubahan administratif atau perubahan nomenklatur saja. Lebih dari itu, perubahan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup di Provinsi Riau, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penaatan hukum lingkungan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ataupun pelaku usaha,” sebut Abdullah.

DPRD Riau menilai persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan pendekatan terpadu, preventif, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Dengan perubahan regulasi tersebut, kami berharap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau semakin efektif, adaptif terhadap perkembangan hukum, serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan,” tandas Abdullah.

(MC Riau/nb)