Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat untuk mengevaluasi hasil penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Senin (24/8/2026).Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah melakukan tindakan dini setiap kali titik panas terdeteksi guna mencegah berkembangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu langkah yang diminta adalah menyiapkan sumur bor atau sumber air di sekitar lokasi rawan sebelum api muncul.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” ujar Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).
Arahan tersebut menekankan pentingnya mengubah pola penanganan dari sekadar pemadaman menjadi pencegahan sejak indikasi awal terdeteksi.
Titik panas yang terpantau melalui sistem pemantauan tidak secara otomatis menunjukkan adanya titik api. Namun, titik panas dapat menjadi indikator awal yang perlu segera diperiksa dan ditindaklanjuti di lapangan.
Selain tindakan teknis, Presiden meminta aparat memperkuat edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa. Warga perlu diberikan pemahaman mengenai larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.
Prabowo meminta masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala desa, camat, hingga bupati.
Menurut Presiden, pemerintah bersama TNI dan Polri dapat membantu masyarakat agar kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara terorganisasi tanpa menggunakan pembakaran.
“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.
Arahan tersebut juga membuka kemungkinan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi bagi kelompok tani yang membutuhkan, dengan mekanisme yang terorganisasi.
Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kemungkinan keterlibatan korporasi dalam pembakaran lahan.
Ia meminta kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen menyelidiki setiap indikasi perusahaan yang memerintahkan atau terlibat dalam aktivitas pembakaran.
“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira disini main peran yang sangat penting,” ujar Kepala Negara.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan Presiden agar dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla ditelusuri secara serius dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Prabowo menekankan pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak hanya dituntut memadamkan kebakaran yang telah terjadi, tetapi juga membangun kesiapsiagaan sejak titik panas terdeteksi dan mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
(BPMI Setpres)
