Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Gempabumi M 7,7 Flores di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026). (Dok. BNPB).
Jakarta, InfoPublik - Keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama pemerintah dalam penanganan pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, mengarahkan percepatan pencarian dan pertolongan korban, evakuasi, distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, serta pendataan rumah warga terdampak.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Enam kabupaten menjadi perhatian utama karena mengalami dampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Suharyanto meminta operasi pencarian dan pertolongan dipimpin langsung Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” kata Suharyanto.
Penyisiran reruntuhan dilakukan hingga seluruh lokasi terdampak dipastikan aman dan tidak ada lagi korban yang membutuhkan pertolongan.
Selain operasi SAR, percepatan distribusi bantuan menjadi perhatian pemerintah. BNPB mengoordinasikan pengerahan kekuatan udara dan laut untuk menjangkau wilayah yang sulit ditembus melalui jalur darat.
TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut. Basarnas turut mengerahkan kapal dan pesawat, sedangkan BNPB menyiapkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Armada tersebut difokuskan untuk mendistribusikan bahan pangan, selimut, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ujar Suharyanto.
Posko Logistik Nasional di Halim
Untuk mengonsolidasikan bantuan dari luar daerah, BNPB juga mengoperasikan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat akan disalurkan melalui jalur udara menuju Labuan Bajo dan Maumere. “Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas dia.
Pemerintah juga menargetkan pemulihan layanan vital, seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi, dapat dilakukan secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Sejalan dengan itu, pendataan kerusakan rumah warga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut menjadi dasar penetapan kebutuhan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” imbau Suharyanto.
Untuk memperkuat penanganan, pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak dan Pemerintah Provinsi NTT diminta segera menetapkan status keadaan darurat. Status tersebut menjadi dasar bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan dukungan anggaran, teknis, dan sumber daya. “Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas dia.
Posko satuan tugas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga diminta segera diperkuat dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Posko tersebut menjadi pusat kendali pergerakan personel, evakuasi, pengungsian, dan distribusi bantuan.
BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere untuk mempercepat dukungan bagi wilayah Flores bagian barat dan timur. “Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” terang dia.
Peran Media Center
Di tengah kondisi darurat, BNPB memastikan informasi mengenai perkembangan penanganan bencana disampaikan secara resmi dan berkala. Media Center resmi mulai beroperasi dengan agenda press briefing setiap sore pukul 17.00 WITA.
Informasi terkait perkembangan korban, evakuasi, bantuan, kondisi wilayah, dan langkah penanganan akan diperbarui setiap hari guna meminimalkan simpang siur informasi di lapangan. “Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” tutup Suharyanto.
Melalui penguatan operasi SAR, percepatan distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, pendataan rumah, serta konsolidasi posko, pemerintah memastikan penanganan darurat gempa Flores berfokus pada keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
