Sejumlah bantuan logistik untuk korban terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dikirimkan BNPB melalui Baseops TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Sabtu (15/8/2026). (Dok. BNPB)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah pusat memperkuat penanganan darurat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara paralel mengerahkan personel, perlengkapan, dan peralatan menuju wilayah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno memimpin rapat koordinasi tersebut secara daring pada Sabtu (15/8/2026). Pertemuan diikuti sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, yang mengerahkan sumber daya untuk mendukung penanganan bencana di NTT.
Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Laka Lena juga mengikuti rapat tersebut. Gubernur NTT telah berada di Kabupaten Sikka, salah satu wilayah yang terdampak gempa.
Dalam rapat koordinasi, pemerintah memprioritaskan upaya evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan serta penanganan warga yang mengalami luka-luka. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan pemulihan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pratikno menegaskan bahwa aksi cepat harus dilakukan agar masyarakat terdampak dapat segera pulih. “Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Menko PMK.
Menko Pratikno juga meminta Gubernur NTT mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat di lapangan agar pemerintah pusat dapat memberikan respons secara cepat dan tepat, termasuk kebutuhan rumah sakit sementara. “Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkap dia.
Menurut Pratikno, identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.
Ia juga mengungkapkan bahwa gempa bumi di NTT telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden memastikan dukungan pemerintah pusat dikoordinasikan melalui BNPB. “Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” tambah dia.
Bantuan Pemerintah Pusat
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta kepala daerah menetapkan status tanggap darurat bencana. Penetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan pos komando agar penanganan berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif.
Menurut Kepala BNPB, pengaktifan posko di kabupaten terdampak akan mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
BNPB telah menggerakkan sejumlah bantuan darurat pada kesempatan pertama. Bantuan tersebut dimobilisasi dari gudang logistik BNPB di Flores Timur.
Sejumlah kementerian dan lembaga lainnya juga mengerahkan sumber daya menuju lokasi bencana.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan special group SAR dari sejumlah wilayah, antara lain Bali dan Nusa Tenggara Barat, untuk membantu proses evakuasi dan penyelamatan korban yang tertimpa reruntuhan.
Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan sumber daya di daerah untuk membersihkan material longsor yang menutup akses jalan maupun sungai akibat gempa.
Sementara itu, Kementerian Sosial mulai menggerakkan bantuan dari gudang logistik di Kupang, NTT. Bantuan tersebut didorong menuju wilayah terdampak, antara lain Nagekeo dan Sikka. Personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan ke lokasi terdampak.
Kementerian Sosial menyiapkan pengaktifan dapur umum dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah.
Menteri Kesehatan juga akan memimpin rapat awal HEOC pada Sabtu (15/8/2026) malam yang melibatkan unsur pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan bersama tim BNPB untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak.
Di sektor perhubungan, Kementerian Perhubungan melaporkan lima dari total 15 bandara di NTT terdampak gempa. Namun, landasan pacu (runway) masih dapat digunakan. Kerusakan terjadi pada bagian terminal bandara.
Sementara itu, terdapat dua fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan berat. Pelabuhan lainnya masih dapat digunakan, sedangkan dua fasilitas pelabuhan penyeberangan turut terdampak.
Untuk mendukung penanganan darurat, Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat yang penggunaannya akan dikoordinasikan melalui BNPB.
Dari unsur TNI dan Polri, personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga dikerahkan menuju wilayah terdampak, termasuk pesawat dan kapal laut militer untuk mendukung operasi penanganan darurat.
Kepala BNPB mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tahap awal dalam memperkuat sinergi penanganan gempa bumi di NTT. Selanjutnya, BNPB akan menggelar rapat koordinasi penanganan dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sumber daya pemerintah dapat dikerahkan secara terpadu, sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi di masing-masing wilayah terdampak.
