Satgas PRR Sumatra Dorong Penanganan Banjir Padang Terintegrasi
Padang, Infopublik – Penanganan banjir Kota Padang diarahkan tidak berhenti pada pemulihan kerusakan, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian bencana agar kejadian serupa tidak terus berulang. Komitmen itu mengemuka saat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatra meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Selasa (11/8/2026).
Peninjauan dilakukan setelah audiensi antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatra Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang beserta jajaran di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Rombongan kemudian melihat langsung kondisi sejumlah titik yang terdampak banjir cukup parah, antara lain Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Peninjauan juga dilakukan di kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian berulang setelah bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan pascabencana, tetapi juga memperkuat mitigasi jangka panjang.
Karena itu, Pemko Padang mendorong pembaruan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar seluruh titik terdampak dapat masuk dalam perencanaan penanganan secara lebih komprehensif. “Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly.
Menurut dia, kebutuhan penanganan yang diusulkan mencakup pembangunan waduk retensi, perbaikan drainase kawasan dan saluran penyeberangan, normalisasi sungai, pembangunan pengendali sedimen, hingga penambahan sensor banjir pada aliran sungai utama.
Langkah tersebut dinilai penting karena karakter banjir di sejumlah wilayah Padang tidak lagi dapat ditangani hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak setelah bencana. Sistem pengendalian air dan deteksi dini juga perlu diperkuat agar pemerintah dan masyarakat memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi potensi banjir berikutnya.
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatra Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang mengapresiasi respons Pemko Padang dalam penanganan bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun dalam menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa pola banjir berulang membutuhkan kajian dan penanganan yang lebih terpadu. “Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” kata Yopie.
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya akan dihimpun menjadi bahan laporan khusus Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Laporan itu sekaligus menjadi bahan untuk menindaklanjuti permohonan Pemko Padang terkait pembaruan R3P.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Yopie.
Dengan pembaruan R3P, Pemko Padang berharap penanganan dampak bencana dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga penguatan kapasitas mitigasi, sehingga pembangunan kembali tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi menghasilkan sistem yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
(Dv)
uploader by Ju
