Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, mendorong penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai risiko bencana dengan mempelajari praktik baik dari Jepang.
Hal itu disampaikan Wamendes PDT saat menghadiri kegiatan Kolaborasi dan Dukungan ICMI DKI Jakarta untuk Jakarta dan Indonesia bertema “Masyarakat Siap Belajar dari Jepang untuk Kesiapsiagaan Indonesia” di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Sabtu seperti dilansir pada Minggu (9/8/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh ORDA ICMI Jakarta Selatan bekerja sama dengan Jepang. Menurut Riza, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Karena bencana tidak selalu dapat dicegah, upaya yang dapat dilakukan adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan melalui kesiapsiagaan masyarakat.
“Pengalaman Jepang menunjukkan ketangguhan sebuah negara, bukan hanya dibangun oleh teknologi, tetapi juga oleh karakter masyarakat yang disiplin, terlatih, dan saling peduli,” ujar Riza.
Riza menjelaskan, Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan karakteristik serta tantangan kebencanaan yang beragam. Desa-desa pesisir, misalnya, menghadapi ancaman tsunami dan gelombang pasang. Sementara desa yang berada di lereng gunung perlu mewaspadai erupsi dan longsor.
Selain itu, terdapat desa yang berada di sepanjang aliran sungai dan menghadapi risiko banjir serta tanah longsor setiap musim hujan. Desa di kawasan hutan dan lahan gambut juga rentan terhadap kebakaran, sedangkan desa di wilayah kering menghadapi ancaman kekeringan dan krisis air bersih.
“Tidak sedikit desa yang berada di kawasan patahan aktif dan bisa saja mengalami guncangan gempa bumi tanpa peringatan,” kata Riza.
Karena itu, pembangunan desa, menurut Riza, tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan penggerakan ekonomi. Pembangunan juga perlu diarahkan untuk membentuk masyarakat desa yang tangguh, memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan, serta memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana.
“Kami meyakini kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian dari pembangunan desa. Tidak ada lembaga yang mampu untuk bekerja sendiri, pemerintah memerlukan akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.
Riza mengatakan Kemendes PDT terus mendorong pembangunan desa yang tangguh melalui penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor.
Semangat kolaborasi tersebut, lanjutnya, didorong melalui pendekatan octahelix, sehingga setiap lembaga dan unsur masyarakat dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Ajak Jadi Sahabat Desa
Riza juga mengajak berbagai kalangan untuk menjadi “Sahabat Desa”. Menurutnya, menjadi Sahabat Desa berarti hadir tidak hanya ketika desa berkembang, tetapi juga ketika desa menghadapi tantangan dan persoalan.
“Menjadi Sahabat Desa berarti berbagi ilmu, pengalaman, teknologi, dan kepentingan kepada masyarakat desa agar semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana,” katanya.
Riza mengajak keluarga besar ICMI, akademisi, profesional, filantropi, media, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.
“Saya mengajak Keluarga Besar ICMI, para akademisi, para profesional, para filantropi, media, komunitas, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian dari Sahabat Desa. Mari kita jadikan desa sebagai ruang pengabdian, ruang inovasi, ruang kolaborasi,” ujar Riza.
Ia menegaskan, pembangunan Indonesia perlu dimulai dari desa. Menurutnya, desa yang aman, tangguh, dan maju akan memperkuat Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks pembelajaran dari Jepang, Riza menekankan bahwa Indonesia tidak perlu meniru seluruh praktik negara tersebut. Pengalaman dan praktik terbaik dari negara lain dapat dipelajari dan disesuaikan dengan karakter serta kebutuhan Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Riza juga meninjau bakti sosial berupa pengobatan THT gratis yang diikuti 300 peserta. Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Otonomi Perempuan ICMI DKI Jakarta bersama ICMI Orwil DKI Jakarta.
Kegiatan dialog publik dan bakti sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ICMI Orwil DKI Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 26–27 September 2026.
