Pemko Padang Tawarkan Dua Opsi Relokasi Warga
Padang, InfoPublik — Pemerintah Kota Padang menyiapkan dua skema hunian tetap (huntap) bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana dan terdampak banjir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan warga tidak kembali ke lokasi yang berisiko setelah banjir menerjang Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, pada 3 Agustus 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyalurkan bantuan kepada warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026). Permukiman yang dihuni sekitar 40 kepala keluarga atau 30 rumah tersebut dinilai memiliki risiko bencana berulang sehingga kebutuhan relokasi menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mengatakan warga menginginkan tempat tinggal yang lebih aman. Pengalaman menghadapi banjir membuat masyarakat khawatir untuk kembali bertahan di lokasi saat ini.
"Kami dari masyarakat RT 02 RW 06 meminta agar disegerakan dipindahkan ke tempat yang layak atau lebih tinggi. Di sini kami merasa sudah tidak nyaman," ujar Adenan.
Menjawab aspirasi tersebut, Fadly mengatakan Pemko Padang telah menyiapkan dua alternatif relokasi permanen.
Opsi pertama berupa pembangunan Huntap Mandiri bagi warga yang memiliki lahan pribadi atau tanah ulayat yang dapat digunakan sebagai lokasi hunian. Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan rumah tersebut dengan mengusulkan dukungan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, warga yang tidak memiliki lahan dapat ditempatkan di huntap milik pemerintah yang telah tersedia di tiga kawasan, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
"Saya bersyukur mendengarkan warga di sini punya alternatif tanah, sehingga kita mintakan BNPB untuk membangunnya. Siapa pun masyarakat yang terdampak dan merasa daerahnya rawan, bisa kita relokasi," ujar Fadly.
Ia menegaskan keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam penanganan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana.
"Kalau ada tanahnya kita bangunkan rumah, kalau tidak ada kita tempatkan di tiga lokasi Huntap pemerintah. Jangan paksakan tinggal di area rawan," katanya.
Selain menyiapkan solusi jangka panjang melalui relokasi, Pemko Padang bersama pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan untuk meringankan beban warga terdampak.
Bantuan dari APBD Kota Padang diberikan sebesar Rp2 juta untuk setiap rumah, dengan total anggaran mencapai Rp540 juta. Sementara itu, BNPB dan Wakil Presiden turut menyalurkan bantuan logistik berupa sembako, hygiene kit, perlengkapan bayi, kasur lipat, serta peralatan kebersihan.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Fadly kepada warga terdampak dalam kunjungan di Lapau Munggu.
Penanganan warga terdampak banjir kini diarahkan tidak hanya pada pemulihan setelah bencana, tetapi juga pengurangan risiko. Penyediaan huntap menjadi salah satu instrumen agar warga yang berada di zona rawan memiliki pilihan tempat tinggal yang lebih aman dan tidak terus-menerus menghadapi ancaman bencana yang sama.
Bagi Pemko Padang, relokasi bukan sekadar memindahkan rumah, melainkan memastikan warga memperoleh tempat tinggal yang layak sekaligus mengurangi potensi kerugian dan korban apabila bencana kembali terjadi.
