Menko PMK Resmikan Huntara, Pemulihan Pascabencana Agam Dipercepat

Agam, InfoPublik – Pemerintah pusat menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra Barat melalui penguatan hunian sementara dan dukungan lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno tiba di Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026), dalam rangka peresmian Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan.

Menko PMK disambut langsung oleh Bupati Agam Benni Warlis, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Lutfi, di Rumah Dinas Bupati Agam, Lubuk Basung. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian koordinasi strategis pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

Turut hadir dalam rombongan antara lain Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mahfud, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Kapolda Sumatra Barat yang diwakili Karo Ops Kombes Pol Dessy Ismail, Ketua DPRD Agam H. Ilham, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Agam.

Sebelum menuju lokasi peresmian, rombongan mengikuti temu ramah dan pemaparan di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Dalam paparannya, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menjelaskan progres pembangunan Huntara di wilayah terdampak bencana yang berjalan sesuai rencana.

Ia merinci pembangunan Huntara meliputi 451 unit di Kabupaten Agam, 74 unit di Kabupaten Padang Pariaman, 66 unit di Kabupaten Tanah Datar, 29 unit di Kabupaten Limapuluh Kota, serta 22 unit di Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan tersebut menjadi solusi hunian transisi bagi masyarakat sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB telah mengerahkan dukungan operasional dan alat berat secara masif di Sumatra Barat. Untuk Kabupaten Agam, BNPB menurunkan satu unit vibro, sementara di wilayah lain seperti Kabupaten Solok, Limapuluh Kota, dan daerah terdampak lainnya juga dikerahkan ekskavator dan backhoe loader.

“Total saat ini terdapat 196 unit alat berat yang beroperasi di enam kabupaten dan kota di Sumatra Barat. Alat-alat ini digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan huntara, serta normalisasi sungai,” jelas Suharyanto.

Selain alat berat, BNPB bersama TNI dan Polri juga mengerahkan 200 hingga 300 personel dari Satgas Pembangunan Huntara Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol dan Polda Sumatra Barat untuk mempercepat penyelesaian hunian sementara.

Menko PMK Pratikno menyambut baik progres yang dipaparkan dan menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana secara terpadu.

“Ini menunjukkan kerja kolaboratif yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Penanganan pascabencana tidak hanya soal tanggap darurat, tetapi juga memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak dan produktif,” ujar Pratikno.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan proses pemulihan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di Sumatra Barat berjalan berkelanjutan.

Usai pemaparan, sekitar pukul 13.30 WIB, Menko PMK bersama Gubernur Sumatra Barat, Bupati Agam, dan jajaran terkait bertolak menuju Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, untuk meresmikan Huntara SDN 05 Kayu Pasak yang akan menjadi hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam.

(MC Agam/Jonata)