Banda Aceh, Infopublik — Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah dengan menitikberatkan pada pembaruan data, percepatan hunian sementara dan tetap, distribusi logistik, hingga pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Aceh M. Nasir mengatakan, hingga kini bencana hidrometeorologi berdampak pada 18 kabupaten/kota, lebih dari 200 kecamatan, dan hampir 4.000 desa. Data tersebut terus diperbarui secara real time melalui sistem pelaporan langsung dari daerah, terutama titik-titik pengungsian.
“Data ini sangat krusial sebagai basis pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan, termasuk penetapan lokasi hunian, distribusi bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak,” ujar M. Nasir, di Kantor Gubernur Pemprov Aceh, Rabu (24/12/2025).
Ia menyebutkan, tren pengungsian menunjukkan penurunan, seiring mulai tertanganinya kerusakan dan membaiknya kondisi di sejumlah wilayah. Namun demikian, masih terdapat sekitar 370 ribu warga yang berada di 2.117 titik pengungsian dan membutuhkan dukungan logistik berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur, Pemprov Aceh mendorong percepatan penyiapan lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Dari 18 kabupaten/kota terdampak, enam daerah telah mengusulkan titik lokasi dengan total luasan mencapai 125 hektare.
Selain itu, Aceh juga memperoleh bantuan 1.000 unit rumah dari Buddha Suci yang akan dibangun di Aceh Utara (500 unit) dan Aceh Tamiang (500 unit). Seluruh dokumen administrasi telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan saat ini tengah dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan lokasi siap dibangun.
Pada klaster penyelamatan, operasi pencarian terhadap 31 orang yang dilaporkan hilang masih dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bersama unsur terkait di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Operasi aktif dijadwalkan hingga 26 Desember sebelum beralih ke fase pemantauan.
Untuk logistik, pemerintah memastikan distribusi bahan pangan dan sandang ke seluruh titik pengungsian. Sebanyak 650 ton bantuan makanan dan sandang dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) disiapkan untuk enam kabupaten/kota dengan tingkat dampak terparah, melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, serta NGO dan CSO.
Di sektor kesehatan, intervensi dilakukan melalui pembentukan 240 posko kesehatan di 18 kabupaten/kota dengan dukungan Kementerian Kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas yang terdampak banjir dan lumpur telah dibersihkan dan kembali difungsikan, meski Aceh Tamiang masih membutuhkan penanganan lebih intensif.
Sementara itu, sektor pendidikan difokuskan pada pembersihan sekolah dan penyediaan sekolah darurat. Kebutuhan mendesak yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah seragam sekolah, perlengkapan belajar, dan sepatu bagi siswa terdampak. Pemprov Aceh telah melaporkan kebutuhan tersebut kepada Kemenko PMK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk dukungan lanjutan.
Pada tahap pemulihan, pemerintah mengajukan anggaran Rp145 miliar ke BNPB untuk percepatan pembersihan wilayah, pengerukan lumpur, dan rehabilitasi ringan. Pemprov Aceh juga menggerakkan ASN lintas daerah untuk gotong royong membersihkan kota-kota terdampak seperti Aceh Tamiang, Idi, Langsa, Lhoksukon, dan Meureudu.
Sejumlah akses transportasi yang sempat terputus kini mulai pulih, termasuk uji coba lintasan Bireuen–Bunda Maria dan pembangunan jembatan darurat Bailey di beberapa titik strategis. Pemerintah memastikan konektivitas sementara tetap berjalan sambil menunggu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Di sektor telekomunikasi, pemulihan jaringan telah mencapai hampir 90 persen, seiring pulihnya pasokan listrik. Pemerintah meminta dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan layanan komunikasi kembali normal sepenuhnya.
“Empat belas hari ke depan menjadi masa krusial. Kita bekerja cepat, berkoordinasi erat dengan kementerian terkait agar penanganan darurat hingga pemulihan berjalan tuntas dan terukur,” pungkas M. Nasir.
_compressed.jpeg)
