Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi saat berbincang dengan media di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Foto: Kementerian PPPA)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memperkuat langkah strategis dalam menangani dampak bencana di tiga provinsi di Indonesia. Fokus penanganan tidak hanya pada bantuan darurat, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spesifik, penguatan keamanan di pengungsian, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan pascabencana.
"Langkah ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tingkat provinsi, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan perlindungan optimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Arifah Fauzi kepada media, Sabtu (20/12/2025).
Menurutnya, berdasarkan hasil peninjauan langsung di lokasi terdampak, KPPPA menemukan banyak ibu yang mengalami guncangan psikologis berat akibat kehilangan tempat tinggal. Pendekatan psikososial pun menjadi salah satu intervensi awal yang dilakukan petugas di pengungsian.
Selain itu, KPPPA memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar yang kerap terabaikan dalam situasi darurat, seperti susu, popok bayi (pampers), dan pakaian dalam perempuan. Pasalnya, sebagian besar pengungsi hanya memiliki pakaian yang melekat di badan saat menyelamatkan diri dari bencana. “Rata-rata warga datang ke pengungsian tanpa membawa perlengkapan apa pun. Karena itu, bantuan kami salurkan dalam bentuk dana agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Penyaluran bantuan tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pengiriman logistik menggunakan kapal hasil kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke wilayah terdampak di tiga provinsi.
KPPPA juga mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kini telah menyediakan data terpilah secara lebih komprehensif. Data tersebut tidak hanya memuat jumlah pengungsi laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup lansia dan ibu hamil, sehingga intervensi bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Dalam upaya menjamin keselamatan dan mencegah risiko kekerasan atau kerentanan lanjutan di pengungsian, sejumlah strategi diterapkan di lapangan, antara lain: Penyediaan tenda pengungsian berbasis keluarga, dan Pemisahan lokasi toilet antara laki-laki dan perempuan. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ruang aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak selama berada di pengungsian.
Memasuki fase pascabencana, KPPPA menaruh perhatian besar pada penguatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Berbagai pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi disiapkan untuk membantu perempuan bangkit dan mandiri secara ekonomi. “Kami mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi. Perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana membutuhkan kerja bersama, tidak hanya bantuan materi, tetapi juga dukungan, informasi, dan penguatan kapasitas,” tegasnya.
