Pemerintah Percepat Pendataan dan Perencanaan Hunian Pascabencana

Banda Aceh, InfoPublik - Pemerintah terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Hingga Selasa (16/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 147.217 rumah mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Data tersebut menjadi fondasi utama bagi perencanaan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan pendataan rumah rusak dilakukan secara rinci dan terverifikasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Data ini akan menjadi dasar penyusunan dan perencanaan pembangunan hunian, baik untuk relokasi maupun pembangunan di lokasi eksisting, khususnya bagi rumah rusak ringan. Tentu hal ini terus kami diskusikan dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana, baik struktural maupun nonstruktural,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Selasa (16/12/2025) di Pusat Informasi dan Media Center di Kantor Gubernur Aceh.

Rumah dengan kategori rusak ringan masih memungkinkan untuk dibangun kembali di lokasi semula dengan penataan kawasan lingkungan yang lebih aman. Sementara itu, rumah rusak berat dan yang berada di zona rawan akan diarahkan ke skema relokasi yang lebih layak dan aman.

BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah saat ini pun tengah mempercepat proses pendataan lanjutan dan identifikasi lokasi hunian. “Kami harapkan dalam pekan ini pendataan dapat difinalisasi, termasuk penentuan lokasi hunian sementara dan hunian tetap. Presiden telah mengarahkan agar proses ini dipercepat sehingga pembangunan bisa segera dimulai,” kata Abdul Muhari.

Secara rinci, di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 106.058 unit rumah terdampak banjir dan longsor. Rinciannya, 46.779 unit rusak ringan, 22.951 unit rusak sedang, dan 36.328 unit rusak berat. Tiga kabupaten dengan jumlah rumah rusak terbanyak adalah Aceh Utara sebanyak 36.964 unit, Aceh Timur 18.914 unit, dan Aceh Tamiang 10.720 unit.

Di Sumatra Utara, total rumah rusak mencapai 28.708 unit, terdiri atas 19.651 unit rusak ringan, 3.899 unit rusak sedang, dan 5.158 unit rusak berat. Dari jumlah rumah rusak berat tersebut, sebanyak 1.068 unit dilaporkan hilang atau hanyut terbawa banjir. Wilayah dengan dampak terbesar meliputi Kabupaten Langkat sebanyak 11.273 unit, Tapanuli Tengah 6.481 unit, dan Tapanuli Selatan 4.624 unit.

Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 12.451 unit rumah rusak, dengan rincian 6.933 unit rusak ringan, 2.959 unit rusak sedang, dan 2.559 unit rusak berat. Dampak paling signifikan terjadi di Kota Padang dengan 5.497 unit rumah rusak, disusul Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3.490 unit dan Kabupaten Agam 1.540 unit.

Selain kerusakan infrastruktur permukiman, BNPB juga mencatat perkembangan terkini jumlah korban jiwa. Hingga Selasa (16/12/2025), total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut bertambah menjadi 1.053 jiwa.

“Jumlah korban meninggal dunia bertambah 23 jiwa dari hari sebelumnya, dengan rincian 17 korban ditemukan di Aceh Tamiang, satu korban di Aceh Utara, dan lima korban di Tapanuli Tengah,” ujar Abdul Muhari.

Secara akumulatif, korban meninggal dunia berasal dari Aceh sebanyak 449 jiwa, Sumatra Utara 360 jiwa, dan Sumatra Barat 244 jiwa. Sementara itu, sebanyak 200 orang masih dinyatakan hilang dan terus dalam proses pencarian, masing-masing 31 orang di Aceh, 79 orang di Sumatra Utara, dan 90 orang di Sumatra Barat.

Jumlah pengungsi hingga saat ini tercatat sebanyak 606.040 jiwa. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial, terus dipenuhi melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan.

Abdul Muhari pun menegaskan, seluruh langkah pendataan, perencanaan hunian, dan penanganan korban merupakan bagian dari upaya negara hadir secara menyeluruh, tidak hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan jangka menengah dan panjang. “Pemerintah berkomitmen memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menata kehidupan mereka di lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana,” ujarnya.