Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco dalam rapat evaluasi lintas sektor penanggulangan bencana hidrometeorologi Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025). (Foto Hasil Tangkapan Layar YouTube DJIKP)
Banda Aceh, InfoPublik — Pemerintah Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 14 hari ke depan, terhitung 12–25 Desember 2025. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dalam rapat evaluasi lintas sektor di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025) malam.
Mualem menegaskan bahwa perpanjangan ini dilakukan karena kondisi lapangan masih membutuhkan penanganan intensif, terpadu, dan terkoordinasi, terutama pada proses evakuasi, pembukaan akses, serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah terdampak. "Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, penanganan masih membutuhkan evakuasi, distribusi logistik, serta pemulihan sarana jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas sosial lainnya. Karena itu status tanggap darurat diperpanjang,” kata Mualem.
Usai penetapan masa perpanjangan tanggap darurat, Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco, memaparkan evaluasi tajam sebelum pelaksanaan tanggap darurat tahap kedua. Menurutnya, dari 14 kabupaten/kota terdampak, kini konsentrasi difokuskan ke wilayah paling kritis, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah.
Ia menilai distribusi logistik dapat berjalan jika akses darat segera dibuka, terutama di Aceh Tengah dan Gayo Lues yang masih terisolasi akibat jalan terputus. "Provinsi sudah mendorong logistik, tapi kabupaten kota belum semua maksimal. Bahkan di lapangan, masyarakat masih berebut bantuan karena tidak mampu dikendalikan aparat setempat,” ujarnya.
Kolonel Fransisco juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kendali posko. Ia menilai data korban masih belum seragam, laporan wilayah tidak sinkron akibat buruknya sinyal, ada barang bantuan yang keluar-masuk tanpa pencatatan, serta ada pengungsi yang berpindah ke luar Aceh tanpa terdata. “Saya di posko mencatat detail barang masuk dan keluar. Yang di bawah belum tentu begitu. Kita harus kendalikan semua posko,” tegasnya.
Menurutnya, Presiden RI sudah memberikan semua fasilitas untuk memulihkan kondisi Aceh. "Tinggal bagaimana kita mengelola. Jangan sampai kesempatan ini tidak kita manfaatkan,” tukas Fransisco.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyatakan sepakat dengan evaluasi Kodam Iskandar Muda. Menurutnya, banyak data korban yang tidak diperbarui, terutama korban hilang yang ternyata sudah ditemukan namun masih tercatat sebagai belum ditemukan. "Dulu angka hilang 191 tidak berubah-ubah. Setelah dicek, 100 sudah ditemukan. Kini tersisa 31 yang kita verifikasi. Ini harus diperbaiki,” kata Sekda.
Karena itu, Sekada Nasir meminta semua pihak agar dalam dua tiga hari ke depan fokus pada:
1. Evakuasi Total dan Penyisiran Dua Tiga Kali. Targetnya, fase evakuasi selesai dalam tiga hari sebelum masuk periode stabilisasi.
2. Rekrutmen Relawan Asal Kabupaten Terdampak. Agar anak-anak muda dari kabupaten terdampak yang sedang berada di Banda Aceh direkrut BPBA untuk membantu evakuasi, pendataan, dan distribusi logistik di wilayahnya masing-masing.
3. Distribusi Logistik Berkelanjutan. Meski masa tanggap darurat memiliki batas waktu, dukungan logistik harus tetap mengalir hingga seluruh pengungsi kembali ke rumah.
“Selama masyarakat masih di pengungsian, distribusi logistik tidak boleh berhenti. Setelah masa tanggap darurat, dukungan akan dialihkan ke skema lain,” ujar Nasir.
Dilaporkan, beberapa kabupaten di wilayah timur Aceh sudah menunjukkan kondisi yang lebih stabil, antara lain Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, dan Nagan Raya.
Namun daerah pegunungan seperti Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang masih menjadi prioritas karena akses jalan rusak parah, titik longsor masih aktif, gangguan sinyal memperlambat pelaporan, dan logistik masih sulit menjangkau desa terisolasi
Dengan perpanjangan status tanggap darurat ini, Pemerintah Aceh menegaskan kembali komitmennya, fokus pada evakuasi menyeluruh, sinkronisasi data, perbaikan akses, dan distribusi logistik yang lebih terkelola.
