Menko PMK akan Cek Lokasi Relokasi Korban Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Larantuka, InfoPublik – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, bersama Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dijadwalkan akan meninjau langsung situasi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang melanda Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kunjungan ini akan berlangsung pada Minggu, 24 November 2024, dan bertujuan untuk memastikan penanganan darurat dan relokasi korban bencana berjalan dengan lancar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, menyatakan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada lokasi relokasi dan hunian sementara (huntara) yang dibangun untuk menampung para korban erupsi.

Kunjungan itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa para pengungsi yang kini mengungsi di enam pos lapangan (Poslap) dapat menjalani kehidupan yang lebih nyaman meski belum bisa kembali ke rumah mereka.

“Hari ini kami berharap kehadiran Menko PMK dan Kepala BNPB dapat mempercepat proses pemulihan serta penanganan pascabencana. Kami ingin memastikan bahwa para pengungsi dapat tinggal dengan nyaman di huntara, sementara menunggu pembangunan rumah relokasi,” ujar Herry, panggilan akrab Kadiskominfo, pada Jumat (22/11/2024).

Pemerintah terus mempercepat pemulihan dampak erupsi Gunung Lewotobi dan dampak konflik sosial yang sempat melanda wilayah Flores Timur. Sebanyak 2.209 kepala keluarga (KK) terdampak erupsi tersebut dan akan direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua opsi skema relokasi bagi warga terdampak. Opsi pertama adalah relokasi terpusat, di mana pemerintah menyediakan lahan dan rumah yang siap huni bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal baru. Opsi kedua adalah relokasi mandiri, di mana pemerintah membangun rumah di tanah warga sendiri dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur dari pemerintah.

Dari hasil pendataan sementara terhadap 776 keluarga, sekitar 10 persen memilih opsi relokasi mandiri, sementara sisanya memilih opsi relokasi terpusat.

“Kami memberikan fleksibilitas bagi masyarakat agar mereka dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Suharyanto, menambahkan bahwa pendataan ini terus dilakukan melalui dialog langsung dengan warga.

Tiga lokasi potensial untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi telah diajukan oleh pemerintah daerah. Lokasi pertama adalah Botongkarang/Noboleto, yang dapat diakses dengan kendaraan roda dua dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali, Nobo, dan Klatanlo. Lokasi ini berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Lewotobi, sehingga dinilai aman.

Lokasi kedua adalah Wukoh Lewoloroh, yang terletak di perbatasan Flores Timur dan Sikka, mencakup Desa Boru dan Hokeng Jaya. Lokasi ini berada di pinggir jalan raya dan cocok untuk relokasi, namun masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena termasuk kawasan hutan lindung.

Lokasi ketiga adalah Kojarobet di Desa Hewa, yang diusulkan untuk relokasi warga Desa Nawokote.

Sebagai bagian dari upaya mempercepat relokasi, BNPB juga merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk 2.209 KK yang terdampak erupsi. Pembangunan huntara ini akan dilakukan di empat lokasi potensial di Desa Konga yang memiliki lahan cukup luas untuk menampung warga.

Warga yang saat ini mengungsi secara mandiri atau tinggal bersama kerabat juga akan menerima bantuan berupa dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per KK selama 6 bulan.

Suharyanto menambahkan bahwa proses penanganan bencana dilakukan secara paralel, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), hunian sementara, dan perbaikan rumah yang rusak. Pemerintah memastikan semua aspek ini dapat selesai tepat waktu untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi warga yang terdampak.

Selain itu, BNPB juga memberikan perhatian pada dampak konflik sosial di Adonara Barat, yang mengakibatkan pembakaran 52 unit rumah dan korban jiwa. Sebagai langkah pemulihan, BNPB mengusulkan untuk membangun kembali rumah-rumah yang terbakar, dengan mengategorikan rumah tersebut sebagai rusak berat akibat konflik sosial.

Dengan adanya upaya itu, diharapkan pemulihan dari bencana erupsi Gunung Lewotobi dan dampak sosial yang menyertainya dapat berjalan lebih cepat, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan meminimalkan dampak serupa di masa depan.