Pemerintah Lanjutkan Pemberian Bantuan pada Petani Gagal Panen Akibat Banjir

: Rapat tingkat Menteri membahas kelanjutan Penanganan Gagal Panen (puso) Akibat Bencana Alam Banjir Tahun 2023, bertempat di Kantor Menko PMK, pada Senin (19/2/2024)/ dok. BNPB.


Oleh Jhon Rico, Selasa, 20 Februari 2024 | 18:27 WIB - Redaktur: Untung S - 143


Jakarta, InfoPublik - Pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan kepada para petani terdampak banjir pada 2023. Bantuan disalurkan ke rekening masyarakat terdampak di bank-bank Himbara melalui BNPB.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat rapat tingkat Menteri di Kantor Menko PMK, pada Senin (19/2/2024).

Rapat itu juga dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rangka membahas kelanjutan Penanganan Gagal Panen (puso) Akibat Bencana Alam Banjir Tahun 2023.

“Berdasarkan data BNPB telah tercatat 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi per Januari-Maret 2023. Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal 2023 itu telah mengakibatkan gagal panen diperkirakan mencapai 5.469 hektar, di 20 provinsi”, kata Muhadjir dalam keteranganya, Selasa (20/2/2024).

“Karena kemarin bantuan belum selesai diberikan kepada petani (terdampak), RTM ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan bagi mereka yang terdampak panen pada tahun 2023, jumlahnya sama. (bantuan) Pemerintah melalui BNPB melalui dana siap pakai akan disediakan dana sekitar Rp200 miliar lebih,” tambah Muhadjir.

Sementara itu, Suharyanto saat melakukan rapat tingkat menteri bercerita terkait penanganan pemberian bantuan kepada petani yang alami gagal panen (puso) yang telah dilakukan BNPB pada 2023.

“BNPB diberikan mandat oleh Presiden untuk menangani bantuan kepada petani gagal panen atau puso terdampak banjir. Selanjutnya petani yang gagal panen diberikan bantuan 8 juta per hektar berdasarkan biaya operasional yang dibutuhkan bagi para petani untuk bisa menanam kembali,” ujar Suharyanto.

Pemberian bantuan ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, dua di antaranya diserahkan langsung secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo kepada warga terdampak.

“Pada perkembangannya tepatnya 13 Desember 2023 Bapak Presiden menyerahkan bantuan stimulan pada petani yang gagal panen. Dilaksanakan di Pekalongan untuk beberapa (warga) Kabupaten Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal,” tuturnya.

“Kemudian pada 23 Januari 2024 diserahkann juga, tetap di Jawa Tengah karena dari seluruh petani yang gagal panen atau puso wilayah Jawa Tengah paling besar petani yang alami gagal panen,” lanjut Suharyanto

Selanjutnya atas perintah Bapak Presiden dan Menko PMK, tegas dia, BNPB juga telah memberikan simbolis bantuan lanjutan pada 7 Februari 2024.

“Deputi Rehabilitasi Rekonstruksi mengikutsertakan Komisi VIII DPR RI menyerahkan kepada petani gagal panen di Kabupaten Kudus dan Jepara,” tutup Suharyanto.

Pada 2024 pemerintah daerah terdampak banjir mengusulkan 26.998 Ha lahan pertanian yang diharapkan dapat diberikan bantuan stimulan oleh pemerintah dengan biaya total Rp233.822.793.000.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Jhon Rico
  • Jumat, 26 Juli 2024 | 20:25 WIB
BNPB Pastikan Situasi Kondusif Pascagempa M4,1 di Kuningan
  • Oleh Jhon Rico
  • Jumat, 26 Juli 2024 | 14:07 WIB
Gempa Magnitudo 4,1 Akibatkan Rumah Rusak Ringan di Kuningan
  • Oleh Jhon Rico
  • Jumat, 26 Juli 2024 | 05:48 WIB
Banjir di Halmahera Tengah Berangsur Surut