Indonesia Dorong Negara ASEAN Kolaborasi Atasi Krisis Lingkungan di 17th AMME

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN berkolaborasi mengatasi krisis lingkungan untuk memperkuat ketahanan lingkungan hidup dan iklim regional.

“Saya percaya kita memiliki visi yang sama untuk memiliki masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat ASEAN,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam pernyataan resminya terkait Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup ASEAN ke-17 atau 17th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) di Vientiane, Laos pada Kamis (24/8/2023).

Turut hadir dalam pertemuan itu, menteri atau pejabat setingkat menteri bidang lingkungan hidup di ASEAN, ASEAN Center for Biodiversity, dan ASEAN Secretariat. 

Sedangkan Menteri Siti didampingi oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK, Ary Sudijanto dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi.

Menteri Siti menjelaskan, sejalan dengan tema 2023 “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia mengembangkan berbagai inisiatif yang akan meletakkan dasar bagi generasi berikutnya untuk membangun dan berkontribusi pada agenda keberlanjutan ASEAN.

“Ada tiga masalah lingkungan hidup yang menjadi perhatian utama Indonesia pada the 17th AMME. Perubahan iklim, penanganan invasive alien species (IAS), dan polusi plastik, termasuk di lingkungan laut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menteri Siti mengatakan, negara-negara anggota ASEAN dipandang sebagai salah satu negara paling rentan di dunia terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk itu, ASEAN sedang mengembangkan Pernyataan Bersama tentang Perubahan Iklim untuk COP-28 UNFCCC dan Aksi Iklim Berbasis Komunitas ASEAN.

“Melalui Pernyataan Bersama tersebut, ASEAN menyerukan kepada semua Pihak, untuk memperkuat target 2030 mereka di Nationally Determined Contribution (NDC) agar selaras dengan Perjanjian Paris,” tegas Siti Nurbaya.

Selain itu, ASEAN juga mendesak negara-negara maju untuk memberikan dukungan keuangan, teknologi, dan kapasitas kepada negara anggota ASEAN secara tepat waktu, terkoordinasi, berkelanjutan, dan responsif gender untuk pemahaman yang lebih baik di semua tingkatan.

“Indonesia telah menyampaikan enhanced NDC tahun lalu yang menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89 persen dengan kapasitas nasional, dan mencapai 43,2 persen dengan dukungan kerja sama luar negeri,” imbuh Menteri Siti.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menjadikan program pengurangan emisi karbon di bidang kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menjadi salah satu tulang punggungnya.

Indonesia juga tengah mengembangkan program iklim berbasis masyarakat melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan ketahanan iklim nasional.

“Saya yakin negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah mengembangkan program serupa dengan pendekatan berbeda. Saya berharap kita dapat berbagi pengalaman dan mendokumentasikan praktik terbaik kita melalui aksi iklim berbasis komunitas ASEAN,” tutup Menteri LHK.

Foto: Biro Humas KLHK