BPH Migas dan DPR RI Bahas Persoalan BBM di Pontianak Kalimantan Barat. Foto: Istimewa
Pontianak, InfoPublik – Sinergitas antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dengan DPR RI memberikan kontribusi positif dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara merata termasuk di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, mengapresiasi pertemuan antara BPH Migas dan DPR RI yang dihadiri oleh peserta dari generasi milenial. Ia berharap melalui pertemuan ini, masyarakat dapat memahami hal-hal berkaitan dengan BBM, terutama yang didistribusikan di Kota Pontianak.
“Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini. Setidaknya nanti masyarakat Kota Pontianak mengetahui persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi BBM,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pertemuan yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Sabtu (6/7/2024).
Dalam forum tersebut, Ani Sofian juga menyampaikan kepada pihak BPH Migas dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, bahwa di Kota Pontianak hampir setiap menjelang momen-momen tertentu, terutama hari-hari besar keagamaan, sering terjadi kelangkaan gas elpiji dan BBM.
“Saya berharap melalui pertemuan ini masyarakat bisa mendapatkan pencerahan terkait kebijakan apa yang tepat agar persoalan ini tidak terus berlanjut di Kalbar,” katanya.
Ani Sofian menekankan bahwa distribusi dan ketersediaan BBM maupun gas elpiji merupakan komponen yang mempengaruhi tingkat inflasi. Meskipun demikian, inflasi di Kota Pontianak dari bulan ke bulan dapat terkendali sehingga posisi Kota Pontianak berada di 10 besar kota dengan inflasi terendah secara nasional. Kelancaran distribusi BBM berdampak positif pada tingkat inflasi di Kota Pontianak yang mampu ditekan hingga level terendah.
“Artinya, angkutan bahan pokok di Kota Pontianak sudah cukup lancar. Ini dibuktikan dengan ketersediaan BBM yang mencukupi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, memaparkan solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan penyaluran dan distribusi BBM. Solusi pertama adalah membangun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) baru di wilayah pesisir antara Mempawah hingga Bengkayang. Tangki penampung yang ada di TBBM Pertamina Siantan hanya mampu menyuplai pasokan selama dua hari. Dengan adanya TBBM baru tersebut, daya tampung BBM akan meningkat hingga mampu menyuplai pasokan selama sembilan hari, sehingga masyarakat pedalaman yang membutuhkan BBM bisa terpenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
“Upaya ini kita dorong demi kepentingan memenuhi kebutuhan utama masyarakat Kalbar, terutama BBM,” tukasnya.
Solusi kedua adalah mengubah metode subsidi dari subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup untuk memastikan subsidi BBM dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan.
“Supaya bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan BBM,” imbuhnya.
Sementara itu, Komite BPH Migas Abdul Halim menuturkan bahwa melalui pertemuan ini pihaknya juga akan berbagi informasi mengenai perubahan-perubahan peraturan yang berdampak pada masyarakat.
“BPH selalu bersinergi dengan berbagai pihak karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, peran BPH Migas adalah memastikan kebijakan terimplementasi dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM.
“Banyak hal yang dilakukan khususnya di Kalbar untuk pendistribusian BBM justru berawal dari laporan masyarakat,” sebutnya. (prokopim/Jemi Ibrahim)
