- Oleh Wandi
- Jumat, 22 November 2024 | 18:40 WIB
: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024).
Oleh MC PROV JAWA BARAT, Rabu, 10 Juli 2024 | 20:18 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 468
Kota Bandung, InfoPublik – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024). Sekda Jabar Herman Suryatman berharap hadirnya e- Monev, keterbukaan informasi publik di Jabar bisa semakin maksimal.
E-Monev merupakan program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik pada badan publik yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar.
Saat ini saja Jabar masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.
"Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal," ujar Herman Suryatman.
Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. "Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan," harapnya.
Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.
Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online (judol) adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.
"Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat," tuturnya.
Jadi, kata Herman, salah satu tantangan tahun ini adalah bukan hanya keterbukaan informasi publik saja tetapi bagaimana informasi yang terbuka itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.
Setelah launching e-Monev, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi. (MC Prov. Jabar)
