Menimbang Agama Menjadi Solusi Masalah Global

Jakarta, InfoPublik - Gagasan besar digaungkan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. Agama harus menjadi solusi dari permasalahan global, bukan menjadi bagian dari masalah global.

"Kami ingin mengajak para pemimpin agama dunia, termasuk Sri Paus untuk secara jujur dan apa adanya, membahas permasalahan agama yang saat ini masih nyata terjadi di belahan bumi dunia," katanya di pertengahan September 2022 lalu di Jakarta.

Gagasan itu telah "dipasarkan" setiap kali ia melakukan kunjungan. Tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Gagasan itu disambut baik Liga Muslim Dunia (Rabithah al-Islami). Gagasan itu nantinya akan dibicarakan dalam forum Religion 20 (R20) pada 2-3 November 2022 di Bali.

Ada lima tema yang diusung pada R20 itu, yakni Kepedihan Sejarah, Pengungkapan Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Pengampunan, Mengidentifikasi dan Merangkul Nilai-nilai Mulia yang Bersumber dari Agama dan Peradaban Besar Dunia, Rekontekstualisasi Ajaran Agama yang Usang dan Bermasalah, Mengidentifikasi Nilai-nilai yang Dibutuhkan untuk Mengembangkan dan Menjamin Koeksistensi Damai, dan Ekologi Spiritual.

Juru bicara R20, Najib Azca, mengatakan luka-luka sejarah yang terjadi di masa lalu dibicarakan secara jujur guna membangun rekonsiliasi. R20 memang digelar salah satunya untuk membicarakan hal itu. “Kita ingin agama menjadi bagian dari solusi dalam peradaban. Selama ini, agama justru jadi masalah seperti di India. Kalau mau mencari solusi, diajak bicara pemimpinnya,” ujar pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Ketua Panitia Forum R20, Ahmad Suaedy, menyebutkan forum itu akan mengumpulkan dan memobilisasi para pimpinan agama dari negara-negara anggota G20 dan beberapa negara lain. Puncak R20 akan menghasilkan komunike bersama. R20 berikutnya diselenggarakan di India pada 2023 dan Brasil pada 2024.

"Dari 2022 hingga 2024, Indonesia, India, dan Brasil sebagai rumah bagi populasi Muslim, Hindu, dan Katolik terbesar di dunia, berturut-turut menjabat kepresidenan G20 dan dengan demikian menjadi tuan rumah R20," kata Suaedy.

Forum R20 itu akan mengundang orang-orang dengan niat baik dari setiap agama dan bangsa untuk membawa struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi dunia selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual tertinggi, demi seluruh umat manusia. Ia pun sambil berharap forum itu dapat memfasilitasi munculnya sebuah gerakan global.

Suaedy memastikan, pembicara yang sudah menyatakan bersedia, KH A Mustofa Bisri (Rois Am PBNU 2014-2015), Uskup Thomas Schirrmacher (Sekretaris Jenderal Aliansi Injili Dunia), serta Prof. Mary Ann Glendon, guru besar emeritus ilmu hukum di Harvard Law School dan mantan Duta Besar AS untuk Takhta Suci Vatikan.

Lebih dari 200 pimpinan agama dan politik terkemuka dari Indonesia dan seluruh dunia juga telah mengonfirmasi kehadiran mereka.

Najib menyebut, Forum Agama G20 (R20) akan mengundang Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi kelompok nasionalis Hindu sayap kanan India.

Najib juga menjelaskan undangan untuk kelompok itu setidaknya dilatari karena tiga alasan utama. Pertama, R20 merupakan agenda yang menempel pada forum G20. Karena itu, peserta yang diundang sebagian besar mewakili negara-negara yang termasuk dalam Forum G20. India merupakan salah satu peserta G20.

“R20 ini event yang menempel ke G20. Karena R20 (adalah) engagement group dari G20, maka undangan di R20 mengikuti struktur keanggotaan G20. Representasi tokoh-tokoh agama anggota G20 akan diundang. Kita mengikuti pola dan pakem G20,” ujarnya.

Meskipun demikian, ada pula peserta R20 yang bukan representasi dari anggota G20. Najib mencontohkan kehadiran tokoh agama dari Vatikan yang bukan merupakan anggota G20. Begitu pula tokoh agama dari Uni Emirat Arab. Walaupun bukan anggota G20, tokoh dari kedua negara itu sangat penting.

Kedua, perwakilan RSS diundang karena organisasi itulah yang direkomendasikan oleh Pemerintah India. Sebab, RSS merupakan akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini berkuasa di negara itu.

“Kita berkoordinasi dan mengundang tokoh yang direkomendasikan dari pemerintah India dalam R20. Rekomendasi untuk R20 salah satunya (tokoh) dari RSS,” kata Najib.

Apalagi, Presidensi G20 di 2023 akan dipegang India. Karenanya, NU sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan Pemerintah India dan mendapatkan rekomendasi dari mereka. “Untuk India, kita mengikuti rekomendasi, (yaitu) dari RSS,” katanya.

Pada intinya, tokoh yang dipilih tidak memusuhi pemerintah. Hal itu tidak lain guna menjaga hubungan baik antarnegara, dalam hal itu adalah hubungan Indonesia sebagai tuan rumah dengan negara lainnya.

Ketiga, jika memang RSS dianggap bermasalah karena rekam jejaknya, terutama dalam memperlakukan minoritas, justru R20 merupakan forum yang tepat untuk membicarakan itu.

“Selama ini, (jika tidak senang dan tidak setuju, hanya koar-koar dari jauh. Forum itu memang mengundang tokoh-tokoh agama untuk membicarakan isu sensitif itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholis Staquf (mengenakan peci) bertemu Menteri Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi Sheikh Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh di Nur-Sultan di Kazakhstan, beberapa waktu lalu. Foto: istimewa