Mendagri Tegaskan Pemilu adalah Titik Penting Demokrasi

:


Oleh Berry, Senin, 16 Desember 2019 | 09:42 WIB - Redaktur: Admin - 243


JPP, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Pemilu merupakan titik penting dalam sebuah demokrasi. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tahun 2019 di Hotel Grand Mercure Baycity, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

“Kita tahu bahwa kita adalah negara demokrasi. Semenjak tahun 1998, kita sudah menganut demokrasi yang lebih bebas dibandingkan pada masa orba (orde baru), dan kita paham bahwa di dalam demokrasi, titik terpenting dari demokrasi itu adalah pemilihan umum, karena satu-satunya momentum yang melibatkan seluruh warga masyarakat, dalam sistem kedaulatan di tangan rakyat, yang berbeda dengan sistem otokrasi atau oligarki. Jadi pemilihan umum ini adalah bagian yang sangat penting,” jelas Tito.

Mendagri menilai, pentingnya Pemilu pada sistem demokrasi di Indonesia perlu ditunjang dengan kekompakan penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan helatan demokrasi itu.

“Nah ini, suatu pemilihan umum itu bisa sukses kalau unsur-unsur orkestrasi kekompakkan setiap yang menjalankan elemen-elemen ini dengan baik, yang paling utama adalah Penyelenggaraan Pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP sampai ke MK,” ujar Tito.

Tak hanya itu, kesuksesan Pemilu juga perlu ditunjang oleh peserta pemilu maupun Partai Politik yang maju dalam kontestasi pesta demokrasi itu. Para peserta harus bermain sehat agar tercipta hasil demokrasi yang sehat pula.

“Para kontestan, Parpol atau pasangan calon, mereka harus bisa memainkan peran untuk bermain secara sehat, siap untuk menang siap untuk kalah, mudah untuk bisa diucapkan, pelaksanannya tidak ada yang mau siap untuk kalah. Semua siap untuk menang, mana mau untuk kalah, kira-kira begitu,” ulas Tito.

Dalam hal kesiapan dan dukungan Pemerintah, utamanya dalam pelaksanaan Pilkada yang pada tahun 2020 akan digelar di 270 daerah. Mendagri menilai perlu didukung dengan kesiapan anggaran APBD masing-masing daerah, salah satunya melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kesiapan dari Pemerintah untuk mendukung, terutama sarana prasarana, anggran dan lain-lain, contoh tahun depan kita menghadapi 270 Pilkada, dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah, karena bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan APBD mereka dan menetapkan APBD mereka secepat mungkin, dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada,” papar Tito.

Pengamanan juga menjadi aspek penting dalam mensukseskan Pemilu. Perencanaan perlu dibuat sedetail mungkin, termasuk memetakan area rawan konflik.

“Berikutnya lagi adalah unsur pengamanan, membuat perencanaan pengamanan yang baik, mampu membuat prediksi mana daerah rawan mana tidak, setelah itu mengeksekusi,” ucap Tito.

Masyarakat juga memiliki peranan yang penting untuk menyukseskan Pemilu maupun Pilkada. Tokoh masyrakat dan masyarakat secara umum diminta untuk tetap menjaga kondisivitas dan persatuan meski berbeda pilihan.

“Peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk menyambut ini sebagai pesta demokrasi, dalam prakteknya, bisa terjadi polarisasi, keterbelahan, saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan, Pemilu maupun Pilkada itu memang boleh beda pendapat, tapi tidak memecah belah persatuan,” jelas Tito. (dgr/nbh)