:
JPP, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali agenda kunjungannya di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menemui sejumlah tokoh masyarakat setempat untuk menyampaikan niatnya memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ingin kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita negara, ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” ujar Presiden mengawali sambutannya dalam pertemuan yang digelar di sebuah restoran di kota Balikpapan, Kaltim, Selasa (17/12/2019).
Kepala Negara menjelaskan, keputusan pemindahan ibu kota negara ini sudah melalui studi yang cukup lama, sudah 5 tahun lalu dimulai. Presiden menyampaikan, studi mengenai perpindahan ibu kota itu sudah dimulai sejak presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yang dulu sudah memiliki keinginan memindahkan ibu kota ke Palangkaraya.
Kemudian, Kepala Negara menjelaskan, presiden berikutnya juga ingin memindahkan dari Jakarta tapi tetap masih di Jawa. Terakhir, Presiden sebelum dirinya juga ingin memindahkan ibu kota.
Artinya, lanjut Kepala Negara, memang ini sebuah perjalanan panjang keinginan untuk memindahkan ibu kota. Karena dari sisi penduduk yang sekarang 267 juta, 56% ada di Pulau Jawa dengan totalnya penduduk di kurang lebih 149 juta. Sementara, PDB ekonomi itu 58% ada di Jawa, khususnya di Jakarta.
“Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tapi semakin padat karena memang penduduk datang dari seluruh penjuru tanah air,” ungkap Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara juga menyampaikan, bahwa proses pemilihan ini sudah melalui sebuah kalkulasi dan perhitungan yang panjang. Setelah data-data disampaikan, pemerintah memutuskan pindahnya ke Kalimantan Timur khususnya di Paser Penajam Utara dan di Kutai Kartanegara.
“Sampai kemarin memang yang sudah diputuskan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare, tetapi tadi Pak Gubernur menyampaikan yang disiapkan dalam jangka yang sangat panjang adalah 410 ribu hektare, yang itu sudah konsesi-konsesi HTI yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena memang itu adalah milik negara,” jelas Presiden.
Kepala Negara juga menegaskan, pemerintah tidak hanya ingin memindahkan fisik kantor atau fisik gedung dari Jakarta. Tapi yang diinginkan nanti pindahnya ibu kota ini juga ada sebuah transformasi pindahnya budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir, sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini agar di-install sistemnya.
“Sehingga waktu masuk birokrasi kita sistem itulah yang nanti akan memberikan paduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespons setiap perubahan-perubahan yang ada,” pungkas Presiden.
Mendampingi Presiden dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Kaltim Isran Noor. (stkb/nbh)