Jakarta, InfoPublik - "We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children" sebuah pepatah lama yang berarti kita tidak mewarisi bumi dari para nenek moyang kita, namun kita meminjamnya dari anak-cucu kita. Jika bumi dan lingkungan tidak dirawat sedari dini, maka anak-anak dan cucu kita nanti yang akan merasakan dampaknya.
Pepatah tersebut terasa semakin relevan dari sebelumnya. Dalam dunia yang dilanda ketidakpastian — dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi, hingga tantangan geopolitik — setiap keputusan pembangunan harus memikul tanggung jawab lintas generasi.
Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di peta global, memiliki peluang besar untuk menjadi pionir ekonomi hijau. Namun peluang itu datang dengan satu syarat yakni berinvestasi pada keberlanjutan. Investasi yang tidak semata mengejar pertumbuhan, melainkan menenun daya tahan sosial, keseimbangan ekologis, dan kesejahteraan manusia dalam satu tarikan napas pembangunan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah green growth atau pertumbuhan hijau menjadi kata kunci baru dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah melihat bahwa masa depan ekonomi tidak bisa lagi bergantung pada industri padat karbon, melainkan harus berpindah pada industri yang ramah lingkungan, efisien sumber daya, dan rendah emisi.
Langkah ini tercermin dari berbagai kebijakan strategis, mulai dari penerapan carbon pricing, pengembangan industri daur ulang, hingga insentif untuk sektor manufaktur yang menerapkan prinsip circular economy.
Kementerian Perindustrian mencatat bahwa nilai investasi pada industri hijau di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari USD200 miliar hingga tahun 2030. Sektor yang berkembang pesat antara lain energi terbarukan, kendaraan listrik, serta pengelolaan limbah industri.
Lebih dari sekadar menciptakan peluang ekonomi baru, industri hijau juga menghadirkan transformasi sosial. Di Cikarang, misalnya, sebuah pabrik tekstil kini memanfaatkan energi dari panel surya di atap pabriknya. Di Sulawesi, perusahaan tambang nikel mulai menerapkan praktik responsible mining, memastikan setiap lahan pascatambang direhabilitasi menjadi hutan produktif.
Pertumbuhan hijau adalah jembatan antara kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Investasi hijau menciptakan lapangan kerja, memperluas nilai tambah, sekaligus menjaga daya dukung alam.
Di tingkat global, Indonesia juga menegaskan peranannya melalui partisipasi aktif dalam forum G20 dan COP (Conference of Parties). Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai solution country — negara yang tidak hanya menghadapi tantangan iklim, tetapi juga menawarkan solusi berbasis alam untuk dunia.
Pada pergelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keberlanjutan sejati harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yaitu pangan, air, dan energi. Ketiganya menjadi pilar dasar menuju transisi hijau dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Jika kita sungguh-sungguh dalam membangun keberlanjutan, kita harus mulai dari fondasi setiap masyarakat: pangan, air, dan energi. Inilah fondasi kehidupan. Tanpa ini semua, tak satu pun bangsa dapat membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Menko AHY, Jumat (10/10/2025).
Menko AHY menekankan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas nasional melalui penguatan food estate, modernisasi irigasi, serta penataan tata guna lahan yang produktif. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan akses air bersih universal di seluruh kawasan perkotaan pada tahun 2045, sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengurangi ekstraksi air tanah dan meningkatkan investasi jaringan perpipaan.
Sementara di sektor energi, Indonesia telah menetapkan arah transisi menuju sistem tenaga yang lebih bersih melalui RUPTL 2025–2034, yang akan menambah 69,5 gigawatt kapasitas listrik baru, dengan tiga perempatnya berasal dari energi terbarukan dan penyimpanan energi.
Menko AHY menegaskan bahwa ketiga pilar tersebut menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi hijau yang tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan.
“Keberlanjutan bukan hanya tentang melindungi lingkungan, melainkan tentang bagaimana kita tumbuh, bagaimana ekonomi kita bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih bersih sekaligus. Ekonomi yang berkelanjutan adalah ekonomi yang mendorong kemajuan tanpa menguras sumber daya yang menopangnya. Dalam hal ini, keberlanjutan adalah panggilan moral sekaligus strategi ekonomi,” ungkapnya.
Dalam konteks pertumbuhan hijau, Indonesia terus mendorong dekarbonisasi transportasi melalui pengembangan biofuel, kendaraan listrik, dan transportasi publik rendah emisi. Selain itu, hilirisasi industri juga diarahkan agar mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan industrialisasi, sehingga dapat mendorong nilai tambah industri tanpa menurunkan daya saing global.
Menko AHY juga menyampaikan bahwa masa depan harus terjamin dengan ketersediaan pangan, air, dan energi bersih yang andal serta terjangkau. Masa depan juga harus kompetitif dengan mobilitas yang efisien, hilirisasi yang lebih dalam, dan industri yang melakukan dekarbonisasi seiring pertumbuhannya.
Selain itu, masa depan juga harus layak untuk diinvestasikan dengan sumber daya manusia yang terampil, daftar proyek yang kredibel, serta model pembiayaan yang mampu mengubah ambisi menjadi aset nyata di lapangan.
Tahun ini, ISF 2025 mengangkat tema “Berinvestasi untuk Dunia yang Tangguh, Berkelanjutan, dan Sejahtera” dan memiliki lima pilar utama, yaitu: industri pertumbuhan hijau, ketahanan dan transisi energi, ekosistem pangan yang berkelanjutan dan tangguh, keamanan air, serta konservasi alam.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 menjadi ruang penting untuk memperkuat komitmen bersama dan mendorong kolaborasi nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.
Isu keberlanjutan di negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda (dual challenge). Di satu sisi, Indonesia berupaya menghadapi krisis iklim global, sementara di sisi lain, sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia tetap harus terus tumbuh secara ekonomi.
“Sustainability ini terutama di negara-negara berkembang, kan kita ini adalah dual challenge. Jadi satu sisi kita menghadapi climate crisis, di sisi lain Indonesia juga sebagai negara yang masih middle income ingin tumbuh terus,” ujar Deputi Rachmat.
Penyelenggaraan ISF 2025 selama dua hari bukan sekadar acara seremonial, tetapi bagian dari proses berkelanjutan yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan menghasilkan tindak lanjut konkret sepanjang tahun.
“Dua hari itu bisa mencapai sesuatu, tapi juga tentunya kerjaannya terjadi di 363 hari yang lainnya. Jadi yang pertama adalah showcase apa saja yang sudah pernah kita laksanakan. Ada pameran dan panel-panel di mana kita bisa mengupdate teman-teman—dulu kita pernah diskusi ini, apa hasilnya, dan barangnya seperti apa. Kemudian tentu ada hal-hal tertentu yang masih perlu dibicarakan lebih lanjut karena isu strategis ini merupakan proses yang panjang,” jelas Deputi Rachmat.
“Topik swasembada pangan, energi, air ini sangat fundamental dan berkaitan dengan asta cita, dorongan dari Pak Presiden. Karena kalau masyarakat kita tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan baik, atau kekurangan energi, maka pembahasan soal energi transisi dan net zero menjadi kurang bermakna,” ungkap Deputi Rachmat.
Transisi Energi, dari Ketergantungan ke Ketahanan
Energi menjadi denyut nadi pembangunan, namun selama puluhan tahun dunia — termasuk Indonesia — bergantung pada sumber energi fosil yang menyumbang emisi karbon terbesar. Kini, arah baru sedang digulirkan: transisi menuju energi bersih dan berkeadilan.
Pemerintah menargetkan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan roadmap yang mencakup peningkatan bauran energi terbarukan hingga 34% pada 2030. Langkah ini tidak hanya soal mengganti bahan bakar, tetapi juga membangun sistem energi yang tangguh, terdesentralisasi, dan mampu menjangkau pelosok.
Contohnya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Cirata, Jawa Barat, kini menjadi simbol inovasi energi hijau nasional. Dengan kapasitas 192 megawatt, proyek ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan menjadi bukti bahwa teknologi dan lingkungan dapat berjalan seiring.
Selain tenaga surya, pengembangan bioenergi, panas bumi, dan tenaga angin juga semakin masif. Di sisi lain, investasi dalam infrastruktur transmisi, penyimpanan energi (battery storage), serta konversi kendaraan listrik menjadi prioritas strategis untuk mendukung ekosistem energi bersih.
Namun transisi energi bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan pembiayaan yang besar, regulasi yang adaptif, dan dukungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan internasional melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), yang menempatkan prinsip keadilan sosial di jantung transisi ini — memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam perubahan menuju ekonomi rendah karbon.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, Pemerintah Indonesia saat ini juga fokus pada proyek Waste to Energy, program yang akan segera diluncurkan di 10 kota pada tahap awal. Proyek ini mengundang banyak investor hingga 192 perusahaan.
“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai hampir 3.700 gigawatt, terdiri dari energi surya 3.294 GW, angin 155 GW, air 95 GW, pasang surut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW. Namun, pemanfaatannya saat ini masih di bawah satu persen atau sekitar 15,2 GW. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang sangat menarik bagi para investor global yang memiliki teknologi dan kapasitas pendanaan untuk mengembangkan proyek energi hijau berskala besar,” ujar Rosan.
Deputi Rachmat menambahkan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam upaya transisi energi, meski perjalanan masih panjang. Ia menjelaskan bahwa sekitar 84–85% energi Indonesia masih berbasis fosil, serupa dengan tren global yang mencapai 80%. Namun, pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata melalui kebijakan dan proyek strategis, termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru yang menargetkan pembangunan 69,5 GW kapasitas listrik baru, dengan 75% di antaranya berasal dari sumber energi terbarukan atau baterai.
“Disebut on the right track, yes kita sudah berada di track yang benar, tetapi perjalanan kita memang masih panjang. Kalau yang dulu itu 80% fosil, kali ini 75% itu renewable atau battery, jadi nggak ada emisinya. Hanya 25% yang fosil, sekitar 10% batu bara dan 15% gas. Jadi ini komitmen Indonesia yang kita laksanakan,” jelas Deputi Rachmat.
Selain sektor energi, pemerintah juga terus memperluas elektrifikasi transportasi publik seperti LRT, MRT, dan Transjakarta, serta mendorong adopsi kendaraan listrik pribadi. Menurut Deputi Rachmat, harga kendaraan listrik kini makin terjangkau dan biaya operasionalnya jauh lebih murah. Diakhir, Deputi Rachmat menutup dengan menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor yang dihadirkan melalui ISF 2025 merupakan kunci untuk mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif, hijau, dan tangguh.
“Pilihan-pilihan ini sudah mulai tersedia di Indonesia. Yang perlu kita pikirkan bersama pemerintah adalah bagaimana mendorong momentum ini agar tumbuh lebih cepat, dan sebisa mungkin menggunakan produksi dalam negeri. Kita butuh jobs di Indonesia. Jangan sampai kita tadinya impor BBM, tapi jadi impor solar panel atau mobil listrik. Jadi memang fundamentalnya kita perkuat dulu. Forum ini menjadi ruang untuk memastikan komitmen itu berjalan terus dan menjadi aksi nyata,” pungkas Deputi Rachmat.
Ekosistem Pangan yang Berkelanjutan
Krisis iklim telah mengubah pola hujan, merusak produktivitas lahan, dan mengancam ketahanan pangan global. Di tengah ancaman tersebut, Indonesia mengembangkan pendekatan baru: membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
Artinya, sistem pangan tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan memberdayakan petani. Program food estate di Kalimantan Tengah, penguatan lumbung pangan lokal, serta digitalisasi pertanian menjadi bagian dari strategi besar ini.
Teknologi pertanian presisi kini mulai diterapkan oleh petani milenial — dari sensor kelembapan tanah hingga pemetaan lahan berbasis satelit. Di Nusa Tenggara Timur, petani bawang dan jagung memanfaatkan data cuaca untuk menentukan waktu tanam terbaik. Sementara itu, sistem pertanian regenerative yang memulihkan kesuburan tanah mulai diterapkan di berbagai wilayah.
Petani sekarang bukan sekadar penghasil pangan, tapi juga pelindung ekosistem. Dengan praktik ramah lingkungan, mereka tidak hanya menjaga hasil panen, tetapi juga menjaga bumi tetap hidup.
Upaya lain dilakukan melalui penguatan rantai pasok pangan lokal. Dengan memperpendek jalur distribusi dan meningkatkan efisiensi pasca-panen, sistem pangan menjadi lebih tangguh menghadapi fluktuasi harga global maupun bencana iklim.
Keamanan Air: Menjaga Urat Nadi Kehidupan
Air adalah sumber kehidupan, namun juga sumber kerentanan. Ketika ketersediaannya terganggu, dampaknya meluas ke sektor pertanian, industri, bahkan stabilitas sosial. Oleh karena itu, keamanan air (water security) menjadi pilar penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Pemerintah terus memperkuat ketahanan air melalui pembangunan bendungan multifungsi, jaringan irigasi modern, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Hingga tahun 2025, lebih dari 60 bendungan baru ditargetkan selesai untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air nasional.
Selain infrastruktur keras, pendekatan nature-based solution juga dikedepankan. Di Bali, sistem subak yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia kini dikombinasikan dengan teknologi sensor dan otomatisasi, menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan inovasi modern.
Isu air juga mencakup dimensi sosial. Akses terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Karena itu, pembangunan fasilitas air minum berbasis masyarakat, pengelolaan limbah cair, dan konservasi sumber air menjadi bagian dari kebijakan terpadu yang melibatkan banyak pihak — pemerintah, swasta, dan komunitas.
“Air bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga kesadaran kolektif. Tantangan penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia bukanlah tantangan yang mustahil untuk diwujudkan,” kata seorang pejabat di Kementerian PUPR. “Menjaga air berarti menjaga masa depan.”
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa ketersediaan air bersih di Indonesia masih belum merata — baik dari sisi waktu, wilayah, jumlah, maupun mutu.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai, mulai dari penampungan air baku, instalasi pengolahan, jaringan transmisi, hingga distribusi kepada masyarakat.
Menurut PBB, manusia berhak mendapatkan air yang aman sekitar 50–100 liter air per orang per hari agar masyarakat dapat hidup sehat dan bebas dari penyakit. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungannya, biaya penyediaan air bersih masih berada pada tingkat yang wajar.
“Rata-rata perusahaan air lokal memerlukan biaya produksi sekitar lima sampai enam rupiah per liter, sementara biaya dari teknologi desalinasi terkini sudah menyentuh sekitar delapan rupiah per liter. Jika dihitung secara nasional, untuk lebih dari 280 juta penduduk Indonesia, kebutuhan pendanaannya bukan angka yang mustahil dicapai,” ungkap Deputi Rachmat.
Menurut Deputi Rachmat, sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan air bersih melalui investasi pembangunan instalasi pengolahan air. Namun demikian, perlu ada pihak yang berperan sebagai counterparty atau mitra penyerap hasil produksi tersebut.
“Jika kita mendorong sektor swasta membangun instalasi pengolahan air, maka harus ada lembaga atau entitas yang mampu menerima, mengelola, dan mendistribusikan air tersebut dengan baik,” jelas Deputi Rachmat.
Deputi Rachmat juga menyoroti potensi ekonomi dari sektor air bersih. Ia menyebut, berdasarkan data, industri air kemasan di Indonesia mencatat pendapatan lebih dari 3 miliar dolar pada tahun sebelumnya. Ia menekankan pentingnya tata kelola air yang adil dan transparan agar distribusi air dapat dilakukan secara merata.
Artinya, masyarakat bersedia membayar untuk air bersih, sehingga ada potensi pasar yang nyata. Kita harus memastikan tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel agar air tidak menjadi komoditas yang hanya dinikmati segelintir pihak. "Ini adalah tantangan tata kelola yang perlu kita atur sejak awal,” tambah Deputi Rachmat.
Deputi Rachmat menyampaikan optimisme bahwa tantangan air bersih di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama dan langkah konkret dari berbagai pihak. “Masalahnya bukan tidak bisa diselesaikan. Kita hanya perlu bergerak bersama untuk memastikan akses air bersih bagi semua,” pungkas Deputi Rachmat.
Konservasi Alam: Napas Panjang untuk Pembangunan
Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa konservasi alam. Dari hutan tropis Kalimantan hingga terumbu karang Raja Ampat, kekayaan hayati Indonesia adalah aset tak ternilai yang menopang kehidupan — menyerap karbon, mengatur iklim, dan menjadi sumber ekonomi bagi jutaan masyarakat.
Program rehabilitasi hutan dan mangrove kini menjadi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan rehabilitasi 600 ribu hektare lahan kritis setiap tahun, termasuk restorasi 600 ribu hektare ekosistem mangrove hingga 2025. Mangrove tidak hanya melindungi pesisir dari abrasi, tetapi juga mampu menyerap karbon 4–5 kali lebih banyak dibanding hutan daratan.
Inisiatif carbon trading dan payment for ecosystem services (PES) juga menjadi pendekatan baru dalam konservasi berbasis ekonomi. Melalui mekanisme ini, masyarakat di sekitar kawasan hutan memperoleh manfaat finansial dari menjaga kelestarian alam, bukan dari mengeksploitasinya.
Konservasi bukan lagi kegiatan pinggiran, tetapi strategi ekonomi. Di berbagai daerah, pendekatan ekowisata juga membuka peluang baru. Desa wisata mangrove, taman nasional berbasis komunitas, dan wisata alam edukatif kini tumbuh sebagai contoh nyata sinergi antara ekonomi dan ekologi.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, perhutanan sosial telah memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan keberlangsungan ekologis.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Lebih lanjut, Raja Juli Antoni mengatakan saat ini kualitas dan kuantitas sama-sama diutamakan untuk program perhutanan sosial. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Saat ini, pemerintah menargetkan akses kelola perhutanan sosial adalah sebesar 12,7 juta hektare pada 2030. "Target perhutanan sosial sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menetapkan sasaran 12,7 juta hektar akses kelola, 25 ribu KUPS Mandiri, dan 25 ribu pendamping pada 2030," kata Menhut.
Dengan demikian, masih terdapat ruang kerja yang luas yang harus ditempuh bersama dengan langkah yang lebih cepat, lebih terarah, dan lebih sinergis.
Sebelumnya, Menhut menegaskan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat lokal, swasta dan masyarakat adat untuk mewujudkan pembangunan ekosistem hutan yang berkelanjutan.
Menurutnya, Kemhut juga memberikan akses keuangan dan bisnis terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. “Masyarakat adat dapat melakukan pengelolaan terhdap hutan serta adanya kerja sama dengan lembaga internasional seperti World Wide Fund for Nature (WWF),” katanya.
Bergerak Bersama Menuju Dunia yang Tangguh
Semua upaya ini — industri hijau, transisi energi, ketahanan pangan, keamanan air, hingga konservasi alam — memiliki satu benang merah: membangun ketangguhan nasional yang bersumber dari keseimbangan antara manusia dan alam.
Investasi untuk dunia yang tangguh bukan hanya tentang modal finansial, tetapi juga investasi sosial, pengetahuan, dan kemauan politik. Dunia usaha perlu memandang keberlanjutan bukan sebagai beban biaya, melainkan sebagai strategi bisnis jangka panjang. Pemerintah harus menjadi katalis kebijakan, sementara masyarakat berperan sebagai penggerak perubahan.
Keberlanjutan adalah perjalanan bersama, tidak ada yang bisa melakukannya sendirian. Tapi jika kita bergerak bersama, dunia yang tangguh dan sejahtera bukan utopia, akan tetapi ia sedang kita bangun hari ini.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.
“Untuk mencapai Net Zero Indonesia memiliki peluang investasi senilai 3,8 triliun dolar AS — sekitar 4% dari total PDB kumulatif nasional 2025–2050. Kesempatan sebesar ini tidak boleh kita lewatkan. Sektor swasta Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam empat hal penting: mempercepat transisi iklim melalui inovasi dan investasi, menggerakkan pembiayaan hijau, memanfaatkan potensi besar pasar karbon nasional, serta membangun keterampilan dan talenta untuk industri masa depan. Ini bukan sekadar visi, tapi peta jalan nyata menuju ekonomi hijau Indonesia. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mengeksekusinya secara konkret dan kolaboratif,” kata Anin, sapaan akrab Anindya.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani, menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam mendorong percepatan transformasi hijau di Indonesia.
Shinta menyebut ISF sebagai panggung strategis bagi sektor swasta untuk mengambil peran nyata dalam mendorong ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon nasional. “ISF menjadi momentum penting untuk memperkuat peran dunia usaha sebagai katalis dalam mewujudkan ekonomi hijau. Transformasi menuju pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai oleh pemerintah saja, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar investasi yang kita dorong hari ini benar-benar berdampak bagi manusia dan planet,” ujar Shinta.
Ia menambahkan, forum ini merupakan bentuk konkret untuk mengorkestrasikan peran aktif dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berketahanan. “Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa dunia usaha berperan aktif dalam mempercepat transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran kolektif, ISF 2025 menjadi bukti bahwa transformasi hijau bukan sekadar narasi, melainkan sebuah gerakan nyata yang terus tumbuh—dari ruang dialog, ke meja kebijakan, hingga ke jantung industri.
Berinvestasi untuk dunia yang tangguh dan berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Dunia kini menuntut model pembangunan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan generasi mendatang.
Indonesia memiliki semua modal untuk itu: kekayaan alam, sumber daya manusia, serta semangat gotong royong yang menjadi warisan bangsa.
Saat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bersatu dalam visi hijau yang sama, investasi yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi masa depan yang tangguh, adil, dan penuh harapan—bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
Dalam setiap investasi hijau yang ditanam hari ini, tersimpan harapan bagi generasi esok. Harapan bahwa anak-anak Indonesia akan tumbuh di bawah langit yang lebih bersih, menghirup udara segar, menikmati pangan sehat, dan hidup dalam harmoni dengan alam.
Ketika ekonomi, energi, pangan, air, dan alam dijahit dalam satu narasi keberlanjutan, maka kita bukan hanya membangun bangsa yang maju — tetapi juga dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua.
_compressed.jpeg)
_thumb.jpeg)
