:
Jakarta, InfoPublik – Menyediakan air baku, mendukung ketahanan pangan, serta mengembangkan destinasi wisata air. Tiga manfaat itu sekaligus didapat, manakala membangun bendungan.
Menyadari itu, pemerintah serius membangun bendungan. Sejak 2015, ada 65 buah bendungan yang dirancang dibangun hingga 2024, demi memperkuat ketahanan sumber daya air melalui infrastruktur pembangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) fokus pada target penyelesaian pembangunan 13 bendungan pada Tahun Anggaran (TA) 2023.
Bendungan tersebut meliputi Bendungan Rukoh, Bendungan Keureuto, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Karian, Bendungan Cipanas, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Jlantah, Bendungan Sidan, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Temef, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Sepaku Semoi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi www.infopublik.id, Selasa (6/9/2022), Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko mengatakan, untuk mengejar target tersebut anggaran sebesar Rp6,12 triliun telah dialokasikan dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2023 yang berjumlah Rp41,94 triliun dengan rincian Rp39,42 triliun untuk program ketahanan sumber daya air dan Rp2,52 triliun untuk program dukungan manajemen.
“Terkait tambahan anggaran pada program ketahanan sumber daya air di pagu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang pertama ada tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun difokuskan untuk mendukung target penyelesaian 13 bendungan. Termasuk juga Bendungan Karian yang sumber pendanaanya dari pinjaman luar negeri. Lalu, tambahan yang kedua sebesar Rp1,12 triliun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang ditargetkan selesai awal 2023 supaya selanjutnya bisa dilaksanakan impounding dan pada 2024 sudah dapat berfungsi,” terang Jarot.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (1/9/2022), Jarot juga menyampaikan, tambahan anggaran yang kedua dengan nilai Rp1,12 triliun tersebut juga dialokasikan untuk beberapa studi terkait operasional bendungan seperti kajian sempadan, penataan kawasan, serta studi sedimentasi waduk, dan kajian longsoran hulu bendungan.
Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga akan melanjutkan 10 pembangunan bendungan lainnya yang alokasinya akan berlanjut ke tahun anggaran berikutnya yang meliputi Bendungan Tiga Dihaji, Bener, Jragung, Marangkayu, Bagong, Bulango Ulu, Budong-Budong, Meninting, Manikin dan Way Apu.
“Target utama di 2023 juga untuk pembangunan bendungan dan danau, dengan pagu anggaran sebesar Rp14,20 triliun yang digunakan untuk kelanjutan pembangunan 13 bendungan yang ditargetkan selesai. Kami juga melaksanakan pembangunan bendungan baru, yaitu Jenelata dan Riam Kiwa, yang sumber pendanaannya melalui pinjaman luar negeri. Lalu ada Bendungan Mbay di NTT yang pembangunannya sudah dimulai dari 2021. Sesuai penjelasan Menteri PUPR pada Raker lalu, kami juga akan memulai pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat dan melakukan revitalisasi pada 6 danau,” tambah Jarot.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 hektar dengan alokasi sebesar Rp5,83 triliun. Lalu, untuk pembangunan prasarana air baku sebesar Rp2,32 triliun dengan penyediaan air baku berkapasitas 2,6 meter kubik per detik, dan pembangunan 28 unit embung.
Kemudian, pada program Padat Karya Tunai (PKT) pada 2023 akan dialokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 353.000 orang pada program P3TGAI dan Operasi Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air berpola padat karya.
Adapun capaian progres keuangan dan fisik pada TA 2022 per 31 Agustus, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah merealisasikan 46,91 persen atau sebesar Rp20,64 triliun, dengan realisasi progres fisik di lapangan sebesar 53,92 persen.
“Jika dilihat dari prestasi serta progres keuangan maupun fisik, dibandingkan dengan progres rata-rata di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air masih berada di atas. Sebagai contoh untuk fisik, sudah mencapai 53,92 persen sedangkan untuk rata-rata progres fisik di Kementerian PUPR masih 49,51 persen. Lalu untuk keuangannya, kami sudah menarik 46,91 persen, sedangkan secara menyeluruh Kementerian PUPR capaiannya 42,97 persen,” tandas Jarot. (*)
Ilustrasi, proses pembangunan bendungan. Kementerian PUPR pasang target 13 bendungan Selesai 2023 (Dok. Kementerian PUPR)
