:
Jakarta, InfoPublik - Desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 menjadi bahasan utama dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang telah digelar, di Istana Negara, Senin (8/8/2022). Rapat dipimpin Presiden Joko Widodo.
RAPBN 2023 itu, sedianya akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus 2022 mendatang. Untuk itu, dalam seminggu ke depan, jajaran kabinet sektor perekonomin, pun bekerja ekstra untuk menyempurnakan detil RAPBN 2023 tersebut.
Kepada awak media, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai rapat menjelaskan, bahwa APBN 2023 dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global. Rancangan itu didasarkan pada situasi, dimana pada 2023, Indonesia masuk dalam fase perekonomian global yang sedang mengalami guncangan dan gejolak, serta adanya ketidakpastian yang sangat tinggi. Selain itu, fluktuasi penyebaran kasus COVID-19 juga kemungkinan masih terjadi.
“Ini kita sering menyebutkan sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga itu adalah kombinasi yang harus dijaga,” tandas Menkeu.
Lebih lanjut Menkeu menjelaskan bahwa pada 2022 dunia akan diproyeksikan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat. Hal ini didukung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk 2023.
“Itu artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen,” jelas Menkeu yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Untuk menjadi sustainabilitas, masih dalam keterangan Menkeu, Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus di bawah 3 persen. Untuk itu dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut akan tetap mendukung berbagai prioritas nasional yakni pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan Pemilu.
“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” pungkas Menkeu.
Selanjutnya dari sisi pendapatan negara, Menkeu mengatakan yang menjadi perhatian yaitu penerimaan pajak dari komoditas yang sangat tinggi mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Demikian halnya dengan penerimaan bea cukai.
Ekonomi Tumbuh Stabil
Dalam kesempatan yang sama Menkeu juga menyampaikan kabar sepanjang semester I - 2022. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat. Hal ini karena dukungan sisi dari sisi domestik, seperti konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Relaksasi aturan perjalanan telah mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, terutama di masa Ramadhan dan Lebaran, serta kinerja ekspor komoditas unggulan yang masih sangat kuat menjadi faktor kunci pendorong pertumbuhan.
Membaca tren seperti itu, Pemerintah pun tanggap. Presiden memerintahkan agar seluruh Kementerian dan Lembaga fokus merealisir belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi. Produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak.
Kuatnya pertumbuhan ekonomi semester I-2022 tergambar dari tingkat pertumbuhan yang mencapai 5,44 persen. Demikian halnya dengan defisit APBN yang tercatat masih relatif moderat. Untuk tahun 2023, Presiden meminta defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya.
Oleh karena itu, sisi belanja negara tetap akan mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan ibukota negara (IKN), dan penyelenggaraan Pemilu yang harus mendapatkan prioritas dari sisi penganggarannya.
“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” ujar Menkeu.
Konsistensi momentum pemulihan ekonomi di 2022 merupakan kunci bagi perekonomian untuk melaju lebih tinggi di jangka menengah. Kementerian Keuangan memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan berada pada kisaran 5,1 – 5,4 persen. (*)
Ilustrasi, RAPBN 2023 dirancang mampu menghadapi gejolak perekonomian global (Dok. https: kominfo.jatimprov.gov)