Menteri PUPR Optimis Pengadaan 5 Juta Rumah untuk MBR Dapat Tercapai

Jakarta, InfoPublik - Modal positif kini sudah ada di saku Pemerintah di sektor perumahan. Modal dimaksud adalah kemampuan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkan pembangunan rumah sebesar 965.217 unit (96,5 persen) di seluruh Indonesia di tahun 2020. Capaian Program Sejuta Rumah (PSR) tersebut lebih tinggi dibanding capaian di awal program yang  diluncurkan di tahun 2015 yang sebesar 904.758 unit (90,5 persen). Karena itu, angka capaian PSR 2020, meski belum melampaui target satu juta, toh terhitung bagus mengingat kondisi selama 2020 terkendala dengan merebaknya Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air sejak Maret.

Berkaca pada capaian 2020, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun optimis, target 5 juta unit rumah yang ditetapkan Pemerintah untuk jangka 2020-2024 bakal tercapai. “Program Sejuta Rumah terus dilaksanakan ke depan, agar setiap warga negara Indonesia dapat memiliki rumah layak huni,” jelas Menteri Basuki.

Sebagaimana diketahui, RPJMN 2020-2024 mematok target infrastruktur untuk pelayanan infrastruktur dasar masyarakat, salah satunya adalah pengembangan perumahan sebanyak 5 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Target 5 juta unit rumah tersebut terdiri dari subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 900 ribu unit.

Kemudian Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 100 ribu unit. Selanjutnya untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) khusus ASN, TNI dan Polri sebanyak 500 unit. Kemudian penyediaan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF) 50 ribu unit dan kolaborasi pemerintah melalui pusat, daerah, swasta, dan masyarakat mencapai 3,5 juta unit. “Khusus untuk Tapera, mulai beroperasi pada tahun 2021 sebanyak 500.000 unit, dikhususkan untuk ASN dan TNI Polri," jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Khalawi Abdul Hamid, berlanjutnya Program Sejuta Rumah tidak lepas dari kondisi perumahan di tanah air. Selain masih tingginya angka backlog perumahan sekitar 7,6 juta unit, juga adanya penambahan kebutuhan rumah baru per tahunnya mencapai 500-700 ribu unit. Untuk mengatasi hal itu, memerlukan kerjasama seluruh stakeholder, terobosan, dan inovasi guna memperkuat program tersebut.  “Kami akan terus menggenjot Program Sejuta Rumah meskipun ada pandemi COVID," kata Dirjen Khalawi AH, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, awal Februari 2021.

Bagi Pemerintah, pembangunan perumahan menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu juga menjadi program strategis nasional yang perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai pengembang, perbankan, sektor industri dan masyarakat.

“Sektor perumahan itu harus tetap berjalan karena dapat membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Selain itu pembangunan perumahan yang baik dari sisi kualitas dan layak huni juga dapat membuka lapangan kerja, mendorong kinerja sektor industri sekaligus menjaga kesehatan masyarakat agar bisa terhindar dari Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, pendataan capaian Program Sejuta Rumah akan terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Meski hasil capaian pembangunan perumahan mungkin belum mencapai target yang maksimal yakni 1 juta unit per tahun, namun pemerintah berupaya mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Dari 965.217 unit PSR di 2020, terbagi menjadi dua yakni pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 772.324 unit dan rumah untuk non-MBR sebanyak 192.893 unit ( terbagi pengembang perumahan sebanyak 178.885 unit dan masyarakat sendiri sebanyak 14.038 unit).

Pembangunan rumah untuk MBR dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tercatat 289.983 unit, kementerian lain 51.136 unit, pemerintah daerah 33.925 unit.Sementara pengembang perumahan menyumbang angka sebanyak 388.639 unit. Selain itu juga ada pembangunan rumah yang dilaksanakan sektor swasta melalui corporate social responsibility (CSR) sebanyak 3.681 unit dan masyarakat membangun rumah secara mandiri 4.960 unit.

Dengan modal positif di sektor perumahan sepanjang 2020 itu, Pemerintah pun optimis, langkah ke depan akan lebih mudah. Meski demikian, untuk mewujudkan hal itu ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terobosan baru itu, diantaranya adalah; 1. Percepatan pembentukan Bank Tanah. Hal ini mengingat ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan harga yang relatif terus meningkat untuk ukuran MBR, 2. Perbaikan pendataan backlog serta perlunya pemetaan wilayah pembangunan perumahan, 3. Masalah infrastruktur pembangunan perumahan daninsfrasuktur pendukungnya, 4. Penataan tata ruang perumahan, 5. Perbaikan koordinasi dan kesiapan antar Kementerian/Lembaga,  6. Penyediaan pendanaan atau dukungan perbankan dalam pembangunan perumahan.

Sebagai informasi, persentase MBR yang bekerja di sektor formal hanya 30 persen dari total keseluruhan MBR1, 70 persen sisanya merupakan MBR yang bekerja di sektor non formal. Kelompok ini sulit menjangkau akses pembiayaan (kredit perbankan). Selain itu tingkat kepercayaan bank terhadap MBR untuk mendukung dalam pembiayaan perumahan tersebut masih kecil. Sehingga cakupan daya beli MBR untuk memperoleh kepemilikan perumahan masih cukup sulit. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya campur tangan dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan.

Langkah terobosan itu pun sudah diagendakan pemerintah demi mendukung terlaksananya program rumah bagi rakyat. Inilah salah satu program prioritas pemerintah untuk memberikan kesempatkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh tempat tinggal.

Keterangan foto: Perumahan korban gempa Palu (Foto: Dok. Ditjen Perumahan Kementerian PUPR)