:
JPP, JAKARTA – Indonesia memiliki 71 persen wilayah lautan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi nasional. Namun sumber daya kelautan yang dimiliki, hanya sedikit yang baru dimanfaatkan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam acara Silahturahmi dan Sarasehan Gerakan Harmoni Laut “Pandu Laut Nusantara” di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Selasa (10/7/2018).
“71% persennya adalah lautan. Sangat disayangkan jika kekayaan laut yang kita miliki tidak dijaga. Karena dari dahulu, kita semua sudah didoktrin sebagai negara agrikultur, bukan negara bahari yang seharusnya sudah ditanamkan sejak kecil,” jelas Menteri Susi.
Pencurian ikan dan berbagai tindak kejahatan perikanan, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Menteri Susi menyebutkan, sebelum pemberatasan illegal fishing digalakan, masuknya kapal asing ke perairan Indonesia seperti menjadi hal yang lazim. “Saya tidak tinggal diam, saya coba bangun sinergi. Mulai dari negara tetangga, kepolisian, bea cukai. Kita cari aturan, lihat UU, tindak hukum, tenggelamkan, dan kemudian beritakan. Itu akan memberi efek jera,” tambahnya.
Menteri Susi menilai, keberadaan kapal pencuri ikan bukanlah satu-satunya ancaman bagi sumber daya laut Indonesia. Sampah plastik telah menjadi salah satu ancaman yang utama saat ini. “Sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut. Kalau sampah plastik (micro plastic) dimakan oleh ikan, kemudian ikan dimakan oleh kita. Lalu bagaimana nilai kesehatannya? Bagaimana nilai jualnya? Itu juga harus dipikirkan bersama,” jelas Menteri Susi.
“Bukan hanya kedaulatan. Pemberantasan illegal fishing itu langkah awal. Sekarang kita butuh peran serta masyarakat yang peduli akan laut, peduli akan lingkungan, kelestariannya,” tambahnya.
Mengamankan laut Indonesia dari perusak dan pencuri ikan tidak hanya berhenti pada penenggelaman kapal pencuri ikan. KKP juga berkomitmen melanjutkan bersama komunitas-komunitas pecinta laut, bekerja bersama memanfaatkan kekayaan dan keindahan laut Indonesia terutama dalam sektor pariwisata bahari. Pariwisata merupakan salah satu sektor utama penopang pembangunan ekonomi Indonesia dan wisata bahari memberikan kontribusi yang signifikan.
Dalam silahturahmi yang dihadiri 200 perwakilan komunitas pecinta laut tersebut, Menteri Susi juga mendeklarasikan berdirinya organisasi berbasis komunitas yang bernama Pandu Laut Nusantara. Nantinya seluruh anggota Pandu Laut Nusantara ini akan secara kolaboratif dan berupaya melindungi laut, dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan stakeholder perikanan.
Kehadiran Pandu Laut Nusantara ini akan menjadi wadah bersama antara komunitas dengan pemerintah untuk bersama menjaga kelestarian laut. Ide pembentukkan organisasi ini diawali dari banyaknya komunitas pecinta laut yang memperjuangkan kelestarian alam beserta isinya. “Ini akan menyatukan berbagai komunitas, dan tentu kami akan mengadakan aksi-aksi untuk berkontribusi pada kelestarian laut Indonesia,” tutupnya. (Kkp)