:
JPP, JAKARTA - Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengalokasikan dana APBN (Angaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk pendaftaran perkebunan di 14 provinsi sebagai tindak lanjut dari Inpres No 6 Tahun 2016.
Meskipun, selama ini masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Salah satunya untuk kepemilikan kelapa sawit adalah aspek legalitas lahan. Apalagi untuk perkebunan mandiri. Karena dulu memang banyak yang menanam melihat-lihat dulu mana yang potensial. Tapi saat ini, produktifitas perkebunan kelapa sawit meningkat terus.
Hal itu disampaikan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Junaedi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) bertema “Diskriminasi Kelapa Sawit, B30 Siap Meluncur” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (9/12/2019).
“Hari ini saja sudah meningkat lagi. Dan itu setelah Wapres K.H. Ma’ruf Amin memberikan pernyataan Indonesia akan menerapkan B30 di 1 Januari 2020. Itulah momen yang ditunggu-tunggu para pengamat bahwa tahun 2020 akan terjadi perubahan positif di dunia perkebunan kelapa sawit Indonesia,” jelas Dedi.
Dengan demikian, menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementan, Indonesia sudah menjadi konsumen terbesar minyak sawit, selain juga sebagai produsen minyak sawit terbesar.
“Kendala berikutnya yang dihadapi adalah masalah kelembagaan. Ke depannya kita akan kembangkan dalam bentuk koperasi-koperasi sawit mandiri. Sedang disusun juga rancangan peraturan pemerintah penyelesaian kawasan kebun di dalam hutan,” ulas Dedi.
Saat ini, menurut Dedi, yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan petani kelapa sawit adalah meningkatkan produktifitas di mana 30 persen kepemilikan oleh petani swadaya masih jauh dari target. Mungkin karena dulu para petani kurang diperhatikan.
“Dulu, kelapa sawit banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Tapi saat ini banyak perkebunan mandiri dan swadaya yang dikelola langsung oleh para petani. Dan Pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus kepada para petani yang menggarap perkebunan kelapa sawit, salah satunya dengan memberikan pembinaan, benih dan bibit unggul,” papar Dedi.
Menurut Dedi, pendampingan dan perhatian memang sangat dibutuhkan oleh para petani. Sekarang perhatian itu diberikan kepada petani plasma, tapi ke depannya akan diberikan juga kepada seluruh petani tanpa membeda-bedakan, salah satunya melalui sitenm online.
“Mudah2an di tahun 2020 kita sudah bisa tancap gas dengan penanaman benih unggul sehingga produktifas para petani terus meningkat hingga minimal mencapai 6 ton. Dan pada saat program penanaman belum menghasilkan, di sela-sela itu ditanami jagung. Di beberapa daerah telah menghasilkan tambahan. Benihnya juga didrop oleh pemerintah. Dan terbukti berhasil memberikan penghasilan tambahan. Ini sudah berjalan cukup bagus sekali,” pungkas Dedi.
Selain Direktur Pengolahan dan Pemasaran Ditjen Perkebunan Kementan Dedi Junaedi, turut hadir sebagai narasumber dalam Dismed FMB’9 kali adalah Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dan Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andrian Feby Misna.
Acara Dismed FMB’9 ini bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (IG), FMB9.ID (FB), dan FMB9ID_IKP (Youtube), pukul 13.00 WIB. (nbh)