:
JPP JAKARTA - Pemerintah mengingatkan perhelatan Hari Nusantara sebagai pengingat seluruh komponen bangsa untuk mengangkat potensi maritim dan kedaulatan Nusantara agar tercapai Indonesia Maju.
"Diharapkan dari kegiatan ini ada keterpaduan dan sinergi program serta anggaran antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor kemaritiman," ujar Asisten Deputi Bidang Seni, Budaya dan Olahraga Maritim Kemenko Kemaritiman, Investasi dan Pariwisata Kosmas Harefa.
Demikian disampaikan Kosmas Harefa dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Sudahkah di Atas Laut Kita Sejahtera?" di Ruang Serba Guna Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (11/12/2019).
Kosmas Harefa menerangkan potensi maritim Indonesia amat besar karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki 17.504 pulau. Sampai tahun 2019, tercatat 16.671 pulau yang dilaporkan ke PBB.
"Ini merupakan data resmi pemerintah. Proses verifikasi dan pembakuan nama-nama pulau masih terus berjalan sebagai salah satu Program Nasional. Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL yang melaksanakan hal tersebut.
Potensi sumber daya alam laut maupun logistik Indonesia amat strategis untuk dunia maupun dalam negeri, Kosmas menambahkan, NKRI memiliki garis pantai hingga 108.000 Km. Luas Perairan Indonesia 6,4 juta km persegi, luas daratan dan lautan sebesar 8,3 juta km persegi.
Seperti diketahui pemerintahan Joko Widodo fokus mengangkat potensi kemaritiman, seperti program tol laut, pelayaran perintis, penertiban illegal fishing, pemberdayaan kapal nelayan, peningkatan kapasitas nelayan, mempertahankan asas Cabotage, sistem integrasi logistik nasional serta digitalisasi pelayanan pelabuhan.
Setelah Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian diratifikasi oleh perjanjian UNCLOS 1982 menetapkan wilayah kedaulatan RI memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Sebanyak 70 persen pelayaran kargo dan energi dunia melalui wilayah ALKI ini.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 126/2001 tentang Hari Nusantara di era Presiden Megawati Soekarnoputri pun dikukuhkan setiap tanggal 13 Desember sebagai peringatan Deklarasi Djuanda yang mengukuhkan kedaulatan perairan NKRI. Hari Nusantara ditetapkan sebagai salah satu Hari Nasional. Sejak tahun 2001 diperingati secara bergilir di daerah yang berbeda dan dikelola oleh kementerian berbeda.
Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember pun menjadi penegasan dan pengingat bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia.
Untuk tahun ini, puncak Hari Nusantara akan digelar pada 14 Desember 2019 dan memilih Kota Pariaman, Sumatera Barat sebagai pusat perhelatan. Tema besar yang diangkat “Nusantaraku Berdaulat, Indonesiaku Maju". Sedangkan rangkaian acara sudah dimulai sejak 7 Desember 2019 terdiri dari Nusantara Expo, Lomba Lari Nusantara 5K dan 10K dan Mancing Mania.
Hari Nusantara 2019 melibatkan 15 Kementerian yang menjalankan program besar ini. Kali ini Kementerian PUPR menjadi Ketua Pelaksana.
"Hari Nusantara ini juga sebagai bentuk pembuktian kepada Dunia Internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keutuhan NKRI," jelas Asdep Kemenko Kemaritiman, Investasi dan Pariwisata.
Hadir dalam FMB 9 kali ini narasumber lainnya Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H Purnomo, dan Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Investasi dan Pariwisata Kosmas Harefa.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).(kwb/jpp)