:
JPP, JAKARTA – Guna menyelaraskan sektor pendidikan dan industri kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Bertajuk “Menuju Entrepreneur Sejati: Tantangan Dunia Pendidikan Kelautan dan Perikanan”, diskusi ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Hadir dalam kesempatan ini Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo; Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja; Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina; Direktur Jenderal Perikananan Tangkap Zulficar Mochtar; Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia; Dekan Universitas Prasetiya Mulya; pelaku usaha industri kelautan dan perikanan; pendidikan tinggi kelautan dan perikanan; Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI); kelompok kewirausahaan dari satuan pendidikan kelautan dan perikanan; pimpinan satuan pendidikan kelautan perikanan; taruna Sekolah Tinggi Perikanan (STP); dan siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM).
Turut hadir sebagai narasumber talkshow Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Owner Crispy Ikan Sipetek dan Ikanovasi.com Aang Permana, Owner Antaboga Aneka Pangan Renanta, dan Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI Bambang Setyamojo. Tak kalah menarik, Pandji Pragiwaksono memandu berjalannya talkshow ini.
Dalam sambutannya, Menteri Edhy mengajak agar para lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi untuk terjun berwirausaha dalam sektor kelautan dan perikanan. Hal ini melihat masih begitu besarnya peluang yang belum teroptimalkan. Indonesia merupakan negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Namun menurut laporan, baru 10% wilayah yang telah dimanfaatkan.
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
“Hari ini kami berharap kita bisa menghasilkan salah satu gagasan baru dalam sektor usaha. Bagaimana pendidikan bisa bertemu dengan usaha, bagaimana pelajaran-pelajaran di sekolah yang diberikan bisa segera dimanfaatkan atau digunakan dalam laporan kegiatan usaha,” tambah Menteri Edhy.
Peluang Tambak Udang
Ia mencontohkan, peluang usaha saat ini salah satunya berada pada tambak udang. Saat ini, produksi udang nasional baru mencapai 200.000 ton per tahun. Sedangkan, Pemerintah melalui Bappenas menargetkan agar angka ini meningkat hingga 500.000 ton dalam 5 tahun mendatang.
Berdasarkan data, 1 hektar tambak udang yang dilakukan secara intensif oleh pengusaha dapat menghasilkan produksi rata-rata 50 ton/tahun. Bahkan, beberapa pelaku usaha yang sudah melakukan tambak supraintensif dapat mencapai angka 80 ton/tahun. Sementara itu, saat ini pelaku tambak rakyat baru bisa menghasilkan udang sebanyak 1 ton/tahun.
“Berarti kan antara yang 50 ton dan 1 ton per hektar ini sudah ada gap yang cukup besar,” ucapnya.
Untuk itu, Menteri Edhy mendorong agar seluruh pihak mendukung para pelaku tambak usaha rakyat untuk meningkatkan hasil panennya melalui intensifikasi. KKP bekerjasama dengan KLHK dan Bank Mandiri telah berhasil meningkatkan produksi sebuah tambak di Muara Gembong, Jawa Barat hingga 7 ton/hektar dalam sekali panen. Ia optimis, angka ini dapat terus dioptimalkan ke depannya.
“Kita punya 300.000 hektar wilayah tambak udang. Kalau kita gunakan 100.000 hektar saja lahannya, lalu kita tingkatkan yang 1 ton itu jadi 5 ton saja per tahun, berarti kan produksi udang kita secara nasional bisa menghasilkan 500.000 ton setahun. Berarti, tugas dari Bappenas kepada kita untuk meningkatkan selama 5 tahun bisa kita lakukan dalam 1 tahun saja,” jelasnya.
“Bagaimana kita melakukannya? Ini adalah tantangan tersendiri. Dengan kita fokus saja dengan kemampuan yang ada pada kita, ini harapan kita bisa dengan mudah melaksanakan ini,” tambahnya.
Menteri Edhy tak menampik bahwa limbah tambak dapat menimbulkan pencemaran air bila tidak diolah dengan baik. Data menyebut, 1 hektar limbah udang dapat mencemari sekitar 26 hektar perairan. Namun, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah telah mengatur soal instalasi pengelolaan air limbah untuk memastikan bahwa air yang dibuang ke perairan aman dari pencemaran. Hal ini pun menjadi perhatian Pemerintah ke depannya.
“Kita ada pengaturan in-take dan off-take air. Itu sudah ada aturannya. Jadi air tidak boleh lagi dibuang langsung ke tempat umum sebelum kita bener-bener pastikan air itu aman daripada pencemaran. Makanya, tugas ke depan juga tidak hanya sekedar memproduksi, tapi juga kita perlu mempertahankan lingkungan. Nah, ini tantangan untuk saya,” tuturnya.
Mendukung percepatan usaha tambak udang, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menyatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengkaji kinerja sistem budidaya udang vaname teknologi super intensif secara terintegrasi dan ramah lingkungan di Instalasi Tambak Percobaan Takalar, Sulawesi Selatan.
Sementara untuk manajemen limbah budidaya, BRSDM telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai perwujudan amanah Permen KP No. 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu dan Vaname.
“Kinerja IPAL telah diteliti mampu mengurangi beban limbah dari petakan pembesaran, sebelum dialirkan ke perairan pesisir,” ujar Sjarief.
“Bahkan, kami telah mengkaji potensi pemanfaatan limbah tersebut untuk pupuk organik dan media semaian bibit bakau. Selain itu, pada kolam retensi IPAL dapat dipelihara komoditas lainnya seperti ikan nila, bandeng, rumput laut dan ikan kakap. Hal tersebut membawa potensi ekonomi co-product perikanan,” tambahnya.
Percepat Perizinan
Sejalan dengan upaya peningkatan industri perikanan, Menteri Edhy memastikan bahwa KKP tengah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya dengan mempercepat perizinan dari 14 hari menjadi 1 jam saja. Dengan syarat, pemohon telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.
“Kan kalau daring (online), mereka sudah masukkan data-data yang kita minta dari awal. Mereka sudah tahu kalau mengurus izin ada beberapa dokumen. Di situ terlihat kalau datanya sudah lengkap. Setelah itu diverifikasi oleh tim jobdesk, baru kemudian dikumpulkan. Begitu sudah selesai clear and clean, biasanya nanti ada penelaahan evaluasi dari 5 meja. Nah, 5 meja ini kita sederhanakan jadi 1 meja saja,” jelasnya.
Ia menekankan, pengawasan menjadi kunci dalam sistem ini nantinya. Untuk itu, KKP telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan terkait sistem pembayaran perizinan ini, terutama untuk memverifikasi Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
“Kita juga ada line up dengan Kementerian Keuangan bahwa pemohon yang bersangkutan sudah bayar atau belum itu keliatan. Karena ditakutkan kalau hanya bukti transfer, uangnya bisa aja dibikin-bikin kan. Kalau pakai ini kelihatan. Begitu sudah selesai, langsung dirilis. Sebenarnya cepat kok itu data,” ucapnya.
Menteri Edhy menyebut, KKP telah melakukan simulasi uji coba akan percepatan perizinan ini, terutama untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sementara izin-izin lainnya masih dalam pengujian ulang. “Kami sudah melakukan simulasi dan Alhamdulillah, kami bisa melakukan itu dalam satu jam. Ini untuk izin SIPI. Tapi izin kapal baru, izin pengecekan ulang kapal, dan lainnya itu masih diuji lagi,” katanya.
Ia pun memastikan, percepatan izin ini akan diselesaikan dalam waktu dekat. “Jadi, Bapak/Ibu sekalian, urusan kebijakan tentang kegiatan usaha di bawah KKP yang akan Anda lakukan, saya jamin kalau itu urusan tentang perizinan, kami akan lebih cepat,” cetusnya.
*KEMUDAHAN AKSES MODAL*
Selain percepatan perizinan, Menteri Edhy juga memastikan bahwa Pemerintah akan mempermudah akses modal bagi pelaku usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Jangan khawatir. Pemerintah sekarang sudah memberikan keringanan KUR yang tadinya Rp25 juta sudah ditingkatkan Pak Presiden bisa sampai Rp50 juta. Bunganya pun sudah diturunkan dari 7% menjadi 6% saja,” ucapnya.
“Tak hanya itu, pinjaman mikro senilai Rp50 juta ke bawah tak lagi memerlukan agunan,” tambah Menteri Edhy.
Ia menjelaskan, kredit usaha ini juga tersedia untuk perorangan. Pelaku usaha hanya perlu meyakinkan bank pemberi kredit dengan kelengkapan yang disyaratkan. Menteri Edhy menyatakan, KKP pun akan turut melakukan pendampingan untuk membantu dalam prosesnya. Untuk itu, ia mendorong para pelaku usaha
“Baik untuk pelaku usaha industri, budidaya, UKM, maupun penangkapan ikan. Termasuk kalau Anda mau menanam pohon atau usaha kawasan wisata,” tukasnya.
Di samping itu, KKP juga memiliki program Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan (BLU LPMUKP). Program ini merupakan payung cadangan apabila pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mendapatkan KUR. Namun, Pemerintah mendorong agar KUR menjadi prioritas untuk saat ini.
Dengan berbagai upaya ini, Menteri Edhy mendorong anak-anak muda untuk terjun berwirausaha memanfaatkan peluang sektor kelautan dan perikanan yang ada. “Tidak hanya kita memproduksi, tapi juga ada nilai tambah yang kita ciptakan,” ucap Menteri Edhy.
Sejalan dengan itu, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja berharap, acara “Temu Stakeholders Pendidikan dan Bisnis Kelautan dan Perikanan” ini dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk menjadi entrepreneur dan membangun start-up di sektor kelautan dan perikanan untuk berkontribusi menurunkan angka penggangguran.
Guna mendukungnya, KKP melalui BRSDM telah membangun sebuah platform jejaring bisnis bernama JALA (Jejaring Alumni Pendidikan Kelautan dan Perikanan).
“Platform ini bertujuan untuk menghubungkan stakeholder, peserta didik, dan alumni di bidang usaha kelautan dan perikanan. Semoga segala hal baik yg kita upayakan ini dapat memberikan output dan outcome yang cukup berarti dalam mewujudkan SDM maju di sektor kelautan dan perikanan,” tutup Sjarief.
Sebelum meninggalkan tempat acara, Menteri Edhy mengunjungi stan-stan pameran kegiatan entrepreneurship kelompok usaha taruna dan siswa satuan pendidikan kelautan dan perikanan untuk berbincang mengenai berbagai inovasi produk yang telah mereka produksi. (kkp)