:
JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pagi ini menyambangi para pengusaha dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam forum “Kadin Talks”. Membahas mengenai isu-isu aktual dari sudut pandang ekonomi, diskusi ini digelar Rabu (18/12/2019) di Menara Kadin Jakarta.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani pun menyambut dengan 2 (dua) topik bahasan. Pertama, mengenai langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Kedua, tentang RUU Omnibus Law dan dampaknya terhadap perekonomian tanah air.
Menko Airlangga mengawali diskusi ini dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan momentum untuk menjadi salah satu negara yang berpengaruh terhadap stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
“Dalam situasi yang tidak menentu ini, posisi Indonesia dan ASEAN menjadi penting. Saat ini, kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kita harus memanfaatkan momentum ini,” tuturnya.
Selain itu, Ia menjelaskan mengenai pentingnya posisi Indonesia di Asia Pacific, salah satunya terkait perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah memasuki tahap penyelesaian. RCEP merupakan kesepakatan trading block terbesar dunia yang meliputi 33% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 29% perdagangan dunia, dan 48% populasi dunia.
“Sebelum Indonesia terpilih sebagai negara koordinator, dari 20 bab dalam RCEP hanya selesai 7 bab. Namun, setelah kita yang menangani, 20 bab itu bisa selesai hanya dalam waktu 1 tahun. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ini sebuah pencapaian dan kita dipuji oleh berbagai negara,” terang Airlangga.
Airlangga pun menuturkan, Pemerintah terus berupaya menggerakkan sektor privat yang salah satu kuncinya adalah melalui investasi. “Fungsi anggaran dalam ekonomi kita itu hanya sekitar 14-16%, sementara 84% ada di tangan dunia usaha. Itu yang akan terus kita gerakkan, termasuk dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur,” lanjutnya.
Pemerintah juga mendorong klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejenisnya. “Pembangunan harus inklusif, tidak untuk dia lagi, dia lagi. Jadi kita akan menguatkan yang di bawah, yaitu UMKM,” tegas Airlangga.
Lalu, tahun depan anggaran akan dipacu di awal tahun, berbeda dari pola-pola sebelumnya. “Biasanya kan 20%, 40%, 40%. Tahun depan kita akan dorong 40%-nya di depan,” ungkapnya.
Ia pun menggarisbawahi, selain merawat fundamental ekonomi agar tetap sehat, Pemerintah juga akan terus menjaga sentimen. “Dasar ekonomi itu kan dua hal itu. Untuk sentimen, ini menjadi penting apalagi di Indonesia yang berbasis devisa bebas. Sebagian besar basis investasi di negara kita adalah portofolio yang rentang terhadap faktor sentimen,” terang Menko Perekonomian.
Sementara saat ditanya mengenai Omnibus Law, Menko Airlangga yakin Indonesia bisa memperbaiki ekosistem investasi. Beberapa yang paling penting adalah mengenai ketenagakerjaan, administrasi di pusat dan daerah, dan rezim hukum untuk berbisnis.
Paradigma pun diubah, bukan lagi berbasis izin, melainkan berbasis risiko berbisnis. Selama ini untuk berusaha, basis hukum yang digunakan adalah criminal law, Pemerintah akan mengubah menjadi administrative law seperti di pasar modal, perbankan, dan semacamnya
“Kalau melanggar atau bandel, cabut aja izin usahanya. Ini adalah bentuk perubahan, bentuk terobosan, sehingga kasus-kasus pengusaha yang banyak diberi police line dikurangi. Itu yang akan menambah kepastian usaha,” tegas Airlangga.
Menko Perekonomian menekankan, restrukturisasi ekonomi yang tengah dijalankan ini sebetulnya pertarungan Indonesia untuk bisa lolos dari middle income trap. Maka, Indonesia harus berani melakukan terobosan-terobosan.
“Lalu jika ditanya apa yang akan dilakukan selanjutnya, maka saya menjawab akan terus bekerja sama dengan Kadin. Kalau pengusaha happy, pasti pemerintah happy. Kalau makin banyak pengusaha sukses di daerah, pemerintah pasti senang. Kalau sudah demikian, masa gak paham?” pungkas Airlangga sembari berkelakar.
*Menko Airlangga Saksikan Penandatanganan Kerja Sama KEK dan Kadin*
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Dewan Nasional KEK dan Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi.
Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut antara lain:
1. Meningkatkan investasi di KEK melalui serangkaian kegiatan forum bisnis, road show, dan sosialisasi kepada investor;
2. Meningkatkan kapasitas badan usaha pembangunan dan pengelola KEK terkait dengan pengelolaan dan pemasaran KEK melalui serangkaian kegiatan pelatihan, Forum Group Discussion (FGD), studi banding, dan kegiatan lain untuk menarik investasi;
3. Memberi masukan dalam rangka evaluasi dan peningkatan daya saing KEK.
Saat ini sudah ada 15 KEK di Indonesia, dengan rincian 11 sudah beroperasi dan 4 lainnya sedang tahap pembangunan.
11 KEK yang sudah beroperasi antara lain: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Sementara 4 KEK yang sedang tahap pembangunan adalah KEK Tanjung Api-Api, KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Likupang.
Berdasarkan data dari Sekretariat Dewan Nasional KEK, hingga Desember 2019, Total Komitmen Investasi KEK mencapai Rp95,8 Triliun dan Total Realisasi Investasi KEK sebesar Rp22,2 Triliun. Kemudian Total Realisasi Serapan Tenaga Kerja di KEK sebanyak 8.686 orang.
“Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja di KEK. KEK itu basisnya adalah industri dan pariwisata. Tentunya dengan kerja sama ini, Kadin jadi bertanggung jawab agar semua KEK yang ada bisa sold out,” ujar Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Nasional KEK. (ekon)