:
Oleh Irvina Falah, Jumat, 5 Agustus 2016 | 11:55 WIB - Redaktur: Irvina Falah - 335
Jakarta - Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola sebuah negara selain pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut diungkap oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Ballroom Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2016.
"Pekerjaan besar kita dalam mengelola republik ini tumpuan besarnya ada dua. Pertama, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, berkaitan dengan inflasi. Banyak orang lupa pentingnya dua hal tadi," jelas Presiden mengawali sambutannya.
Presiden memberi gambaran yang jelas mengenai pentingnya pengendalian inflasi suatu daerah. Selain itu, dirinya tidak menginginkan suatu daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak dapat mengendalikan inflasinya. “Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi kalau inflasi lebih tinggi lagi tidak ada artinya, karena ada tekor disitu,” ucap Presiden.
"Pak, pertumbuhan ekonomi di tempat saya 9 persen. Jangan senang dulu. Saya harus lihat dulu inflasinya berapa. Kalau pertumbuhan ekonomi 9 persen tapi inflasi 15 persen rakyat tekor. Kalau pertumbuhan ekonomi 9 persen inflasinya 3 persen, itu yang kita cari," ujarnya.
Intervensi Harga Untuk Kendalikan Inflasi
Di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada tiap-tiap daerah yang dipimpinnya agar dapat mengendalikan inflasi. Beliau berpesan agar tiap-tiap daerah sudah memiliki tim pengendalian inflasi daerah (TPID) masing-masing.
"Ada beberapa kabupaten/kota yg belum memiliki TPID. Segera bentuk, ini penting sekali," tegasnya.
Kemudian, para kepala daerah diinstruksikan untuk menyiapkan anggaran yang khusus dialokasikan untuk kepentingan pengendalian harga. Dengan adanya anggaran tersebut, bila ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar di suatu daerah, maka pemerintah daerah dapat langsung melakukan intervensi.
"Jawa Timur intervensi di sisi transportasi, bisa. Jakarta intervensi di harga. Seperti daging dijual kalau di luar Rp. 120 ribu, dijual Gubernur DKI Rp. 39 ribu, ada subsidi di situ. Saya kira kota lain bisa lakukan itu selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan," terang Presiden.
Pemantauan di tempat-tempat penyimpanan bahan pokok masing-masing daerah juga disinggung oleh Presiden. Pemantauan tersebut diinstruksikan olehnya untuk dilakukan setiap dua minggu atau tiap bulannya. "Apa mereka menumpuk terlalu banyak? Berarti mau main-main harga. Apa mereka tidak punya stok? Itu harus kita ketahui," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan soal konektivitas. Distribusi barang akan terhambat bila tidak didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai di masing-masing daerah.
"Kalau masih ada jalan seperti di gambar, becek seperti itu, biaya transportasi pasti tinggi. Kalau kabupaten/kota bisa melakukan perbaikan, silakan dilakukan. Kalau tidak, sampaikan ke pemerintah pusat agar kita yang melakukan," terang Presiden.
Teguran bagi para Pengendap Dana APBD
Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh daerah untuk membelanjakan anggarannya dalam rangka mendongkrak perekonomian nasional. Namun demikian, hingga saat ini masih ditemukan daerah yang tidak melaksanakan arahan tersebut. Presiden Joko Widodo menyesalkan sepuluh provinsi di Indonesia belum membelanjakan APBD secara maksimal. “Segera keluarkan anggaran APBD seawal mungkin. Kalau bisa Januari segera edarkan,”tutur Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebutkan sepuluh terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. “Kita mulai buka-bukaan," kata Presiden.
Sepuluh provinsi tersebut ialah DKI Jakarta yang menyimpan Rp.13,9 triliun, Jawa Barat Rp. 8,034 triliun rupiah, Jawa Timur Rp. 3,9 triliun, dan Riau Rp. 2,86 trilun. Selain itu, Papua juga mengendapkan dana sebesar Rp. 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp. 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp. 1,57 triliun, Banten Rp. 1,52 triliun, Bali Rp. 1,4 triliun, dan Aceh sebesar Rp. 1,4 triliun.
Presiden meminta semua daerah bersegera membelanjakan uang yang tersimpan di bank-bank daerah untuk meningkatkan perekonomian. Namun, anggaran tersebut harus digunakan tepat sasaran dan mengikuti prosedur yang ada.
"Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur jangan main keluarkan saja. Bukan seperti itu," ucap Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo melakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rakornas VII TPID Tahun 2016. Pada saat pemukulan gong tersebut, Presiden didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Dalam Negeri.
Pemberian Penghargaan bagi TPID Terbaik dan Berprestasi
Sebelum memberikan sambutannya, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk memberikan penghargaan bagi TPID terbaik dan beprestasi. Di tingkat provinsi, TPID yang berhasil mendapat penghargaan sebagai yang terbaik diberikan kepada TPID Sumatera Utara untuk wilayah Sumatera, TPID Jawa Tengah untuk wilayah Jawa, dan TPID Bali untuk wilayah timur Indonesia.
Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, TPID yang berhasil meraih penghargaan tersebut ialah TPID Kota Padang untuk wilayah Sumatera, TPID Kabupaten Jember untuk wilayah Jawa, dan TPID Kota Samarinda untuk wilayah timur Indonesia.
"Selamat kepada para pemenang," ujar Jokowi usai menyerahkan penghargaan kepada para kepala daerah.
Adapun peraih penghargaan sebagai TPID berprestasi di tingkat kabupaten/kota ialah TPID Kota Tebing Tinggi untuk wilayah Sumatera, TPID Kabupaten Lumajang untuk wilayah Jawa, dan TPID Kabupaten Polewali Mandar untuk wilayah timur Indonesia.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.