Banyuwangi, InfoPublik – Pemerintah mulai menguji coba mekanisme baru penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai melalui skema Government to Person (G2P) di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Melalui skema tersebut, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mendaftarkan rekening bank yang sudah dimiliki untuk menerima berbagai program bansos pemerintah tanpa harus melalui proses pembukaan rekening kolektif baru.
Uji coba tahap awal melibatkan sekitar 1.500 penerima bansos di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, yang dipersiapkan untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako triwulan IV 2026.
Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) agar bantuan dapat disalurkan melalui proses yang lebih sederhana.
“Selama ini, penyaluran bansos dari Kemensos maupun program lainnya biasanya melalui mekanisme pembukaan rekening kolektif. Pemerintah terlebih dahulu membuatkan rekening untuk warga, kemudian diserahkan kepada penerima. Proses ini membutuhkan waktu,” kata Andika saat uji coba perdana pendaftaran rekening oleh KPM di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Rabu (18/11/2026).
Menurut Andika, melalui skema G2P, penerima bansos diberikan pilihan untuk mendaftarkan nomor rekening bank yang telah dimiliki.
Nomor rekening tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam basis data Perlinsos dan digunakan sebagai rekening tujuan penyaluran bantuan dari berbagai program pemerintah.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap waktu tunggu dan tahapan administrasi penyaluran bansos dapat dikurangi, terutama yang sebelumnya berkaitan dengan proses pembukaan rekening baru bagi penerima bantuan.
“Skema ini diharapkan bisa mengatasi berbagai tantangan penyaluran bansos, mulai dari waktu tunggu yang lama hingga proses pembukaan rekening. Ini merupakan bagian dari tahapan akhir digitalisasi Perlinsos secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan uji coba, para KPM diundang untuk mendaftarkan rekening masing-masing, kemudian mengikuti proses verifikasi data dan biometrik.
Pendaftaran sementara dipusatkan di kantor kelurahan untuk memudahkan pendampingan kepada penerima bantuan, terutama warga lanjut usia yang membutuhkan bantuan dalam proses administrasi.
“Pendaftaran sebenarnya juga bisa dilakukan secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos. Namun, untuk saat ini kami pusatkan di kelurahan karena banyak penerima bantuan yang merupakan warga lanjut usia,” tambahnya.
Andika menjelaskan, pemerintah juga berencana memperluas pilihan rekening yang dapat digunakan sebagai tujuan penyaluran bansos, termasuk rekening bank swasta dan dompet digital.
Perluasan pilihan tersebut merupakan rencana pengembangan skema G2P agar penerima bantuan memiliki lebih banyak alternatif layanan keuangan.
Kabupaten Banyuwangi sebelumnya ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan nasional digitalisasi Perlinsos pada akhir 2025.
Tahapan awal uji coba di Banyuwangi mencakup pendaftaran calon penerima bantuan, proses seleksi, hingga masa sanggah.
Setelah tahapan tersebut diuji coba, program digitalisasi Perlinsos mulai diperluas ke puluhan kabupaten dan kota di Indonesia.
Pemerintah pusat kini kembali memilih Banyuwangi sebagai lokasi uji coba untuk tahap penyaluran bansos melalui skema G2P.
“Sekarang kita memasuki tahapan penyaluran bansos. Uji coba mekanisme G2P ini kita lakukan di Banyuwangi, tempat pertama kali program Perlinsos dimulai,” pungkas Andika. (*)