Kepala BGN Sudaryono, saat menyapakan keterangan persnyav kepada awak media./Foto Humas BGN
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan pelatihan bagi pengelola dapur dan pihak sekolah sebelum memperluas penerapan sistem prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksana, ketepatan porsi, serta pemenuhan standar gizi bagi peserta didik.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan sistem prasmanan tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa persiapan. Setiap sekolah dan dapur perlu mengikuti pelatihan serta evaluasi agar mekanisme penyajian berjalan sesuai ketentuan.
“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujar Sudaryono, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, penerapan prasmanan berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan MBG karena siswa dapat menyesuaikan kebutuhan makan dengan ketersediaan makanan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor standar gizi dan takaran yang telah ditetapkan.
Dalam mekanisme yang disiapkan, setiap siswa tetap memperoleh porsi awal sesuai standar. Makanan tambahan juga disediakan bagi siswa yang masih membutuhkan, setelah seluruh siswa mendapatkan bagian awalnya.
“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar. Setelah semua siswa mendapatkan bagiannya, disiapkan pula makanan tambahan untuk siswa yang masih membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan makan siswa dapat dilayani dengan lebih baik,” jelasnya.
Kesiapan Sekolah Menjadi Penentu
Sudaryono menegaskan bahwa keberhasilan sistem prasmanan tidak hanya bergantung pada kesiapan dapur, tetapi juga pada keterlibatan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendamping. Sekolah perlu memahami mekanisme penyajian serta memastikan siswa dapat mengambil makanan dengan aman dan sesuai kebutuhan.
Penyesuaian juga diperlukan berdasarkan usia dan jenjang pendidikan. Siswa kelas satu sekolah dasar, misalnya, membutuhkan pendekatan pendampingan yang berbeda dibandingkan siswa kelas empat. Karena itu, kemampuan anak mengambil makanan secara mandiri dan kebutuhan pengawasan menjadi bagian dari evaluasi.
BGN juga mendorong pemahaman orang tua mengenai aspek edukasi dalam sistem prasmanan. Dengan pendampingan yang tepat, kegiatan makan di sekolah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membantu membangun kebiasaan makan yang baik dan bertanggung jawab.
Meski demikian, sekolah yang belum siap menerapkan prasmanan tetap dapat menjalankan MBG melalui mekanisme penyajian yang sudah berjalan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kesiapan tanpa menghambat penyaluran makanan kepada siswa.
Uji Coba di Berbagai Wilayah
Untuk mengidentifikasi tantangan pelaksanaan, BGN melakukan uji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, termasuk Aceh, Palembang, dan Merauke.
Uji coba lintas wilayah tersebut digunakan untuk memetakan kebutuhan dan kendala yang berbeda, mulai dari kondisi geografis, jarak distribusi, ketersediaan tenaga kerja, hingga kesiapan fasilitas dapur dan sekolah.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan penyesuaian teknis dan langkah mitigasi sebelum penerapan diperluas. Dengan demikian, perluasan sistem tidak hanya mempertimbangkan kelancaran penyajian, tetapi juga konsistensi mutu makanan dan pemenuhan kebutuhan peserta didik.
BGN menegaskan bahwa standar gizi tetap menjadi acuan utama dalam penerapan prasmanan. Takaran setiap komponen makanan, termasuk nasi dan sumber protein, harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sementara kesiapan pelaksana menjadi syarat penting dalam pelaksanaan di lapangan.
Melalui pelatihan, uji coba, dan evaluasi bertahap, BGN berupaya mengembangkan pelayanan MBG yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa tanpa mengabaikan standar gizi dan keamanan penyajian.
