Sejumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Boven Digoel mengikuti apel bersama di halaman Kantor BKD dan PSDM Kabupaten Boven Digoel, Kamis (10/09/2026). Apel bersama diselenggarakan dalam rangka penyerahan SK PNS Formasi K2 2021 di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Boven Digoel. MC Boven Digoel/Angga
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah berupaya membenahi kualitas sumber daya manusia (SDM), rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan aparatur pemerintahan melalui sistem merit, termasuk melalui pengembangan Universitas Republik Indonesia (URI).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Rabu (16/9/2026).
Menurut Presiden, pembenahan diperlukan karena masih terdapat persoalan kualitas SDM dan ketidaksinkronan kerja antarlembaga pemerintahan.
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo.
Ia mengatakan perbaikan institusi tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga proses rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan penyiapan aparatur yang akan menduduki jabatan pemerintahan.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
Ia menyebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) termasuk lembaga yang direncanakan diperbarui dalam pengembangan tersebut.
“URI ini nanti akan punya lembaga-lembaga, antara lain LAN. Lembaga Administrasi Negara ini mau kita revamp di bawah URI,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, LAN sejak awal dibentuk untuk menyiapkan administrator negara. Namun, ia menilai fungsi tersebut perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi bagian dari persyaratan formal perjalanan karier birokrasi.
“Dulu Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno) juga sudah mau mengacu ke situ, jadi dibentuklah LAN. Tapi lama-lama LAN pun juga jadi formalitas. Itu hanya untuk karier. Nah, ini saya mau perbaiki dan ini sudah kita lakukan,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan pemerintah menginginkan proses seleksi calon administrator dan pemimpin pemerintahan yang lebih menekankan kemampuan dan sistem merit.
Ia mencontohkan model pendidikan administrator publik di Prancis dan mengatakan URI diharapkan dapat menjaring lulusan perguruan tinggi untuk dipersiapkan dalam jalur kepemimpinan serta administrasi negara.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” kata Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan gagasan pembentukan pendidikan khusus bagi pejabat pemerintahan, antara lain untuk gubernur, bupati, dan direktur jenderal.
“Akademi Gubernur, Akademi Bupati, dan sebagainya mungkin di bawah URI juga. Dan juga mungkin Akademi Dirjen. Sebelum dia masuk jabatan harus digembleng,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pejabat yang akan menempati posisi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, serta pemahaman terhadap tanggung jawab jabatan.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable. Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” kata Presiden.
Dalam penjelasannya, Prabowo menggunakan istilah “deep state” untuk menggambarkan sebagian birokrat yang menurutnya memiliki pengaruh kuat di dalam institusi tetapi tidak selalu selaras dengan arah kepemimpinan pemerintah.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan pejabat politik memiliki masa jabatan yang terbatas, sedangkan aparatur sipil negara dapat bekerja di sebuah kementerian selama puluhan tahun dan menguasai seluk-beluk institusi.
“Pemimpin politik maksimal lima tahun. Kalau PNS, birokrat ini, dia bisa 20 tahun di kementerian itu dan dia mengerti seluk-beluknya,” kata Prabowo.
Meski demikian, Presiden menegaskan penilaiannya tersebut tidak ditujukan kepada seluruh aparatur negara.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata Prabowo.
