Jakarta, InfoPublik – Pemerintah tengah membahas kemungkinan penguatan kembali peran pemerintah pusat dalam pengangkatan guru sebagai bagian dari pembenahan sistem pendidikan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam program “Presiden Prabowo Menjawab”, Rabu (16/9/2026), saat membahas kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi siswa.

“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, desentralisasi pendidikan memiliki tujuan yang baik, tetapi proses rekrutmen guru perlu tetap menjamin objektivitas, kompetensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mempertanyakan apakah mekanisme pengangkatan guru di daerah selama ini selalu dapat memastikan kualitas dan objektivitas.

“Tapi pelaksanaannya, kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” ujar Prabowo.

Presiden mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan kompetensi guru melalui kursus, penataran, dan program pengembangan kemampuan.

“Sekarang, ya terpaksa mungkin kita harus bikin kursus-kursus, penataran-penataran, upgrading guru-guru itu,” kata Prabowo.

Selain peningkatan kualitas guru, pemerintah mendorong digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu langkah untuk memperluas akses terhadap materi pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas antarsekolah.

“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ. Berhitung, aritmatika, dan sebagainya. Ini salah satu langkah saya untuk lompat,” ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menegaskan penggunaan teknologi tidak menggantikan pentingnya kualitas tenaga pendidik.

“Tetapi di ujungnya, perbaikan yang sebenarnya hanya dengan rekrutmen dan pendidikan guru. Hanya dengan itu,” tegas Presiden.

Prabowo juga mengungkapkan gagasan program percepatan dengan merekrut lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu sekolah yang menghadapi keterbatasan tenaga pendidik.

“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.

Presiden menyebut salah satu skenario yang sedang dipikirkan adalah merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang dinilai membutuhkan dukungan lebih besar.

“Umpamanya kita punya 300 ribu sekolah. Ya, mungkin kita mulai dari SD dulu, kita rekrut mungkin 30 ribu sarjana. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling ketinggalan untuk crash program,” ujar Prabowo.

Alternatif lain yang disampaikan Presiden adalah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam penugasan sementara untuk membantu sekolah tertentu.

“Kita juga bisa berpikir, kita bisa nanti rekrut dari pejabat-pejabat PNS yang sudah bekerja. Kita terjunkan, apakah dua minggu, tiga minggu,” kata Prabowo.

Selain pembenahan rekrutmen dan peningkatan kompetensi, Prabowo mengatakan kesejahteraan guru tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” ujar Prabowo.

Terkait kewenangan pengangkatan guru, Presiden mengatakan pembahasan mengenai kemungkinan penguatan kembali kewenangan pemerintah pusat sedang berlangsung.

“Tapi sekarang kalau tidak salah, ya, kita sedang bicarakan hak mengangkat guru kembali ke pemerintah pusat,” kata Prabowo.